Pasardana.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan
pelatihan bioflok bagi 100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan desa, membuka peluang
ekonomi baru, serta meningkatkan keterampilan budi daya lele dan nila.
Pelatihan ini dirancang dengan pendekatan Training of Trainers (ToT) untuk
mempersiapkan peserta sebagai penggerak awal Kopdes Merah Putih.
"Dengan model tersebut, diharapkan para peserta pelatihan dapat memberikan
dorongan awal bagi Kopdes Merah Putih," kata Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP, I
Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta, Minggu (30/11).
Disampaikan Nyoman, pihaknya terus memperkuat ketahanan pangan dan membuka
peluang ekonomi baru bagi desa melalui sinergi antara BPPSDMKP dan Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP.
Adapun kolaborasi ini diwujudkan melalui pelatihan budi daya lele dan nila
bioflok tematik di 100 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang
berlangsung pada 29 November 12 Desember 2025, dengan target peserta sebanyak
300 orang.
BPPSDMKP KKP, sebagai pelaksana pelatihan melalui Pusat Pelatihan KP
memastikan SDM Kopdes Merah Putih memiliki keterampilan yang memadai agar
bantuan bioflok benar-benar menghasilkan usaha yang produktif, efisien, dan
berkelanjutan.
Nyoman menjelaskan, pelatihan itu menyasar Kopdes Merah Putih di Jawa Timur,
Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Barat.
Dari Kopdes Merah Putih yang menerima unit bantuan bioflok tersebut, KKP
berharap adanya peningkatan kapasitas.
"Oleh karena itu, peserta pelatihan merupakan perwakilan dari masing-masing
koperasi yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan secara langsung, jelas
Nyoman, seperti dilansir Antara.
Nyoman bilang, perluasan pelatihan hingga wilayah non-pesisir bertujuan
mengoptimalkan potensi budi daya air tawar.
"Karena ini pengembangan kampung budi daya, jadi tidak hanya di pesisir saja
tapi juga dari pedalaman, karena budi daya yang dikembangkan adalah lele dan
nila bioflok, tutur Nyoman.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu menambahkan,
akuntabilitas dan kebermanfaatan program ini menjadi prioritas karena
menggunakan APBN.
Ia memastikan, teknologi, fasilitas, dan unit bioflok tersedia, sedangkan
BPPSDMKP bertanggung jawab atas penyiapan SDM serta pendampingan teknis
berkelanjutan.
Sinergi itu menunjukkan pentingnya keterpaduan antara pembangunan fisik,
transfer teknologi, dan penguatan kapasitas.
"Harapannya kita ingin secepatnya meningkatkan kesejahteraan pembudidaya,
tegasnya.
Pelatihan bioflok dilaksanakan di 100 titik di empat provinsi, dengan cakupan
terbesar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, disusul D.I. Yogyakarta dan Jawa
Barat.
Setiap titik didukung oleh penyuluh kelautan dan perikanan serta pendamping.
Sementara perwakilan koperasi sebelumnya telah mengikuti pelatihan intensif di
Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Banyuwangi.
Dengan pelatihan yang komprehensif dan pendampingan berkelanjutan, KKP
berharap 100 koperasi dapat mengembangkan unit budi daya bioflok yang mandiri
dan produktif, sekaligus membuka peluang kerja dan menyediakan ikan konsumsi
yang terjangkau bagi masyarakat.
