Pasardana.id Soal kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 413
karyawan PT Indofarma Tbk (IDX: INAF) pada 15 September 2025
lalu tidaklah benar.
Hal ini pun mendapat bantahan dari Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara
Indonesia, Dony Oskaria.
Menurut Dony, langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyehatan
perusahaan yang tengah dijalankan pemerintah dan Danantara.
Dony bilang, PHK itu bukan arti kata pemecatan tapi bagian dari
restrukturisasi bisnis perusahaan.
Ia menegaskan, beberapa karyawan juga telah dipekerjakan kembali setelah PHK
tersebut.
"Sebenarnya kan bukan PHK ya, tetapi kita menawarkan offering untuk
penyehatan itu, tapi sebagian kita rekrut kembali," ujar Dony di, Tangerang,
Banten, Kamis (13/11).
Disampaikan Dony, seluruh proses dilakukan sesuai aturan dan menjadi bagian
dari upaya turn around perusahaan.
Kata dia, para karyawan juga menerima keputusan tersebut dan sebagian akan
direkrut kembali seiring penyesuaian kebutuhan SDM.
"Intinya gini, kita pemerintah di Danantara, tidak mungkin melakukan sesuatu
yang tidak pada proper. Makanya mereka happy semua, ya kan. Jadi mereka
happy , ini bagian daripada turn around. Nanti Indofarma akan masuk di
bawah Kimia Farma (IDX: KAEF) menjadi terkonsol," paparnya.
Dony kembali menambahkan, Danantara bukan sebagai lembaga donor yang bisa
menyuntikan dana ke BUMN sakit.
Karena itu, upaya perbaikan Indofarma ini harus dilakukan secara logis dan
hati-hati.
Perusahaan tidak ingin menyalurkan dana tanpa kejelasan arah bisnis, terutama
karena menyangkut penggunaan uang negara.
"Kalau perusahaannya tidak masuk dalam profile sehat, kan percuma dikasih
uang itu dari bisnis yang nggak ada. Jadi kita mesti logik. Kalau kan uang
rakyat, nanti kita ingin bagi-bagi, kalau nggak ketemu, ya bahaya, kan. Nah,
ini kita hitung di Indofarma juga begitu. Nanti Indofarma-nya akan bergabung
dengan Kimia Farma," imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, manajemen Indofarma dalam Keterbukaan Informasi Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada Senin (10/11) menjelaskan, bahwa PHK besar-besaran
ini adalah bagian dari program restrukturisasi perusahaan yang komprehensif.
Tujuannya tak lain adalah penyehatan keuangan dan reorientasi bisnis setelah
terjerat kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
