Pasardana.id Seluruh pelaku industri, khususnya di sektor logam serta
makanan dan minuman, saat ini mulai diwajibkan untuk menyerahkan laporan
berkala setiap tiga bulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kebijakan tersebut dikeluarkan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang
Kartasasmita, sebagai langkah mitigasi agar insiden paparan radioaktif
Cesium-137 (Cs-137) tidak kembali terjadi.
Kewajiban pelaku industri untuk menyerahkan laporan triwulanan ini berisi
hasil pemantauan kadar atau tingkat aktivitas dalam proses produksi, yang
dapat menjadi indikator awal jika muncul potensi paparan zat berbahaya seperti
radioaktif.
Jadi kami sudah mengeluarkan instruksi yang sudah kita sebarkan melalui SIINas
kepada seluruh sektor, dalam hal ini lebih khusus lagi sektor logam dan
makanan dan minuman, mereka harus atau diwajibkan untuk memberikan laporan
berkala setiap 3 bulan melalui SIINas berkaitan dengan kadar, pemantauan dari
level dari aktif dari proses produksi masing-masing, ujar Agus kepada awak
media di Jakarta Selatan, Rabu (12/11).
Sebagaimana diketahui, ada 24 perusahaan di Kawasan Industri Modern Cikande
Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten, sempat terpapar zat radioaktif
Cs-137.
Paparan ditemukan pada sejumlah perusahaan besar baik sektor industri
peleburan logam, pengelolaan limbah B3, hingga industri makanan dan
manufaktur, termasuk PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (IDX:
CPIN) dan PT Nikomas Gemilang, pabrik pemasok merek Nike,
Adidas, dan Puma.
Sementara itu, kewajiban industri melapor pemantauan kadar produksi merupakan
langkah baru dalam sistem pengawasan industri nasional.
Sebelumnya, tidak ada regulasi yang mengharuskan perusahaan melakukan
pelaporan rutin.
Menurut Agus, kewajiban pelaporan berkala menjadi salah satu bentuk penguatan
pengawasan industri, sekaligus memastikan keamanan pekerja, lingkungan, dan
konsumen.
Maka, dengan adanya laporan rutin, pemerintah dapat melakukan deteksi dini dan
menindaklanjuti lebih cepat jika ditemukan adanya potensi paparan radiasi di
fasilitas produksi.
Itu pertanyaannya bagaimana Kemenperin mengambil langkah untuk mitigasi agar
supaya itu tidak terjadi? Tiga bulan sekali ini belum pernah ada, belum pernah
ada regulasi yang mengharuskan mereka memberikan laporan setiap tiga bulan
untuk laporan monitoring pemantauan dari kemungkinan adanya radiasi di proses
produksi masing-masing, bebernya.
Ia berharap, penerapan sistem laporan berkala ini tidak hanya memperkuat
keamanan industri, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk
manufaktur dalam negeri yang semakin memperhatikan aspek keselamatan dan
keberlanjutan proses produksi.
Itu salah satu cara kita agar supaya tidak akan terulang lagi, pengalaman kita
mengenai radiasi, tegas Menperin Agus.
