Pasardana.id Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal disebut sebagai
langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar domestik,
sekaligus juga memastikan penerimaan negara dari cukai rokok tetap optimal.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangannya di
Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10) menyampaikan, bahwa penindakan tersebut
bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil bagi seluruh pelaku
industri.
"Kenapa dibinasakan? Ini kan ada yang bayar pajak ada yang nggak bayar pajak.
Kalau yang bayar pajak diadukan dengan yang nggak bayar cukai ya mereka rugi
dong," ucapnya.
Ditegaskan Menkeu, pemerintah tidak berniat untuk mematikan industri hasil
tembakau (IHT).
Sebaliknya, pemerintah berencana untuk memberdayakan dan mendorong iklim usaha
yang lebih sehat.
Bahkan, sambung Menkeu, pihaknya tengah merancang pembentukan Kawasan Industri
Hasil Tembakau (KIHT) yang lebih intensif di daerah-daerah yang dicurigai
menjadi pusat produksi rokok ilegal.
"Pengusaha-pengusaha itu nggak akan kita buat mati. Kami sedang berencana
untuk mengembangkan Kawasan industri hasil tembakau yang lebih intensif lagi,
ujarnya.
Rencana ini menunjukkan pendekatan ganda yang dilakukan Menkeu Purbaya.
Yakni, penindakan keras bagi yang melanggar, sekaligus upaya mendorong
formalisasi dan pengembangan industri legal.
Namun, Purbaya memberi peringatan keras bahwa pemberdayaan ini memiliki syarat
mutlak.
"Yang jelas, kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok, tapi
menciptakan tempat bermain yang lebih fair. Akan diberdayakan, tapi habis
diberdayakan harus bayar pajak. Kalau nggak, saya sikat, tandasnya.
