Pasardana.id - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meyakini,
usulan penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) semakin mendorong
terbukanya akses penyaluran kredit terhadap UMKM yang juga diharapkan bisa
diimplementasikan secara mandatory dengan metodologi yang seragam khusus pada
progam Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Keyakinan tersebut, berdasarkan hasil pilot project yang dilakukan
KemenKopUKM dengan menggunakan 72.004 data kredit produktif.
Hasilnya, tingkat persetujuan kredit bertambah 5 persen, dengan tingkat risiko
kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) tetap terjaga pada nilai yang
sama dengan skoring data konvensional, yaitu antara 0,6-0,7 persen.
Artinya lembaga keuangan dapat meningkatkan penyaluran kredit dengan tingkat
risiko yang tetap aman, ucap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Yulius
dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Credit Scoring merupakan sistem penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam
membayar kewajiban pinjamannya yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kredit.
Hal itu, bukan merupakan hal baru di bidang perkreditan.
Yulius menegaskan, salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM adalah
kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
Hal itu terjadi karena UMKM sering kali tidak memenuhi syarat penilaian
kelayakan kredit, seperti persyaratan agunan tambahan dan persyaratan memiliki
riwayat kredit sebelumnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, KemenKopUKM pun mengusulkan penggunaan ICS.
Pada awalnya credit scoring hanya menggunakan data konvensional, seperti
data identitas, data biro kredit dan data perbankan.
Namun dalam perkembangannya data tersebut tidak cukup untuk dijadikan
penilaian, karena masih terdapat UMKM yang sebenarnya layak, namun tidak
memperoleh kredit.
ICS yang kami usulkan menggunakan dimensi data alternatif. Seperti data
telekomunikasi, BPJS (jaminan sosial), penggunaan listrik, transaksi
e-commerce, dan lainnya, sehingga lebih menunjukan kondisi sebenarnya calon
debitur UMKM. Data-data tersebut diproses menggunakan Artificial
Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML), katanya.
Yulius juga menyampaikan, progress yang sudah dilakukan sampai saat ini,
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki telah melakukan audiensi
dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada 11 Juli 2024, di Kantor
Kementerian Keuangan.
Dan Menkeu merespons positif serta mendukung inisiasi penerapan ICS, ujarnya.
Tak hanya itu, MenKopUKM juga telah melakukan audiensi dengan Ketua Dewan
Komisioner OJK, Mahendra Siregar pada 30 Juli 2024, di Kantor OJK.
Ketua OJK menyatakan setuju serta mendukung inisiasi penerapan ICS.
Terakhir, MenKopUKM juga telah melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator
(Menko) Perekonomian, Airlangga Hartanto pada 12 September 2024, di Kantor
Kemenko Ekonomi.
Dan Menko Airlangga turut mendukung inisiasi penerapan ICS.
Kami mengusulkan ICS untuk diterapkan secara mandatory dan dengan metodologi
yang seragam khusus pada progam KUR, dengan beberapa pertimbangan, ucapnya.
Apalagi KUR adalah program yang dikembangkan pemerintah untuk pemberdayaan
UMKM, sehingga pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan syarat
dan mekanisme penyaluran KUR.
Pemerintah dapat mengarahkan Bank Penyalur KUR untuk menggunakan ICS sebagai
alat utama untuk penilaian kelayakan kredit UMKM, ujar Yulius.
Ia mengatakan, dengan menerapkan ICS, Pemerintah dan bank penyalur KUR dapat
lebih prediktif dalam menilai kemampuan UMKM untuk membayar kewajiban
pinjamannya, sehingga dapat membantu menjaga tingkat NPL.
ICS kata Yulius, dapat mempermudah persyaratan proses pengajuan KUR, karena
tidak banyak memerlukan dokumen tambahan, sekaligus mempercepat proses
penyaluran KUR.
Menurutnya, dengan menerapkan ICS yang menggunakan data alternatif, UMKM yang
sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan KUR.
Khususnya UMKM yang tidak memiliki riwayat kredit dan agunan tambahan, kini
berpotensi untuk meningkat skor kreditnya dan disetujui, sehingga, ICS
diharapkan dapat digunakan sebagai pengganti agunan tambahan pada program KUR,
ujarnya.
Diungkapkannya, sudah ada beberapa Bank penyalur KUR, seperti Himbara
(Himpunan Bank Milik Negara) dan beberapa BPD (Bank Pembangunan Daerah) sudah
menerapkan sistem ICS.
Terdapat 10 perusahaan ICS yang terdaftar di OJK. Namun, belum ada yang
bekerja sama dengan lembaga keuangan penyalur KUR. Sebagian besar perusahaan
ICS bekerja sama dengan bank swasta, multifinance dan fintech , katanya.
Yulius menegaskan, jika ICS bisa diterapkan, maka dapat mendorong percepatan
akses pembiayaan UMKM dan kebutuhan pembiayaan UMKM dapat dipenuhi, sehingga
menggerakan perekonomian rakyat.
Dari 64 juta pelaku UMKM, baru sekitar 30 persen UMKM yang bankable.
Sementara, kredit UMKM di perbankan yang ditargetkan mencapai 30 persen baru
mencapai sekitar 20 persen. Ini menjadi tantangan yang luar biasa, katanya.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro KemenKopUKM,
Irene Swa Suryani mengatakan, selama ini data historis di SLIK (Sistem Layanan
Informasi Keuangan) OJK belum terhubung dengan data alternatif lain.
Sehingga UMKM yang belum pernah meminjam ke lembaga pembiayaan tidak mempunyai
catatan historis kredit.
Padahal belum terdapat di SLIK bukan berarti UMKM tidak layak. Hanya saja
belum pernah melakukan pinjaman apapun, ucapnya.
Adanya ICS, kata Irene, diharapkan data-data sekunder, baik dari pembiayaan
telepon, BPJS, e-commerce, hingga pajak, bisa digunakan para penyakur kredit,
sehingga pelaku UMKM bisa dipermudah mengakses kredit.
Yulius juga menjelaskan, bersama Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, KemenKopUKM
dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), akan segera membentuk konsorsium yang
bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan menentukan kriteria ICS sebagai
pedoman perbankan.
Selanjutnya, konsep tersebut akan diusulkan dibahas dalam Rapat Koordinasi
Komite Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan bagi UMKM (Rakor Komjak).
Yulius juga menyebutkan beberapa contoh negara yang sudah menerapkan ICS dan
didukung oleh kebijakan, serta infrastruktur data yang terintegrasi.
Di antaranya, Inggris, India, Korea Selatan (Korsel), China, dan Amerika.
Di Inggris ini berhasil meningkatkan persetujuan kredit sebesar 14 persen,
tanpa meningkatkan risiko NPL sebagaimana studi empiris pada kerja sama Aire
(ICS) dan Experian, ujarnya.
Di India, ICS berhasil meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, dari 40
persen meningkat menjadi 80 persen masyarakat yang bankable dan berpotensi
mengakses kredit.
Kemudian di Korsel, ICS berhasil meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, di
mana sebesar 95 persen masyarakat memiliki akun bank dan berpotensi mendapat
akses kredit.
Selain itu, ICS juga telah berhasil meningkatkan penyaluran kredit sebesar 15
persen dan mengurangi risiko NPL sebesar 12 persen dengan proses yang lebih
efektif dan efisien. (Studi empiris pada Lenddo/ICS).
Di China, konsep tersebut berhasil membantu meningkatkan akses kredit bagi
masyarakat yang unbankable, terutama masyarakat pedesaan.
Dan di Amerika Serikat, berhasil meningkatkan persetujuan kredit 20 persen
dengan tetap menjaga tingkat NPL yang sama.
