Penerapan Cukai Plastik Bisa Bikin RI Kebanjiran Impor Barang Plastik

Pasardana.id - Ketua Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan, jika cukai plastik diterapkan di Indonesia, maka berpotensi dapat mengakibatkan impor barang plastik melonjak drastis.

Menurut Fajar, selain berpotensi merusak pasar plastik lokal, plastik yang dikenakan cukai dapat membuat industri membangun pabrik baru karena pabrik-pabrik harus menginvestasikan ulang ke mesin produksi.

"Berarti harus bikin gedung baru, harus beli mesin baru, investasi baru lagi Itu sudah otomatis pasti akan drop. Nah kalau drop, impor barang plastik pasti naik," tegasnya dalam Forum Diskusi Wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin, (8/7).

Diketahui, alasan pemerintah akan menerapkan pengenaan cukai plastik tak lain adalah untuk mengatasi permasalahan lingkungan.

Karena itu, Fajar meminta agar pemerintah lebih baik berfokus terhadap industri daur ulang plastik di Indonesia yang dinilai belum maksimal.

"Industri daur ulang plastik kita kapasitasnya dua juta ton, sementara hanya mengolah 1,5 juta ton. Karena bahan baku sampah plastik kita masih belum bagus, akibat kebiasaan kita buang sampahnya masih campur dan sembarangan," terang Fajar.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk membuang sampah sesuai dengan arahan yang tertera di tempat sampah.

Hal ini guna mengurangi pengeluaran pengeringan sampah plastik yang cukup memakan banyak biaya.

"Yang kita edukasi ke masyarakat buanglah sampah yang sesuai pada tempatnya. Sehingga dapat memangkas biaya pengolahan recycle. Karena ongkos yang paling besar adalah pengeringan sampah-sampah plastik basah," tukas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menyebut penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) berpotensi mundur lagi.

Mulanya, kebijakan ini akan diterapkan pada 2023, namun rencana itu tak jadi dan berpotensi mundur hingga tahun 2025.

"Kebijakan ini disiapkan untuk 2025. Kalau sampai 2024 enggak bisa jalan. Kita antisipasi lah, tergantung pemerintah," ujar Askolani belum lama ini.