Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Fintech
Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) meluncurkan
Panduan Strategi Anti-Fraud Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
(ITSK) untuk memitigasi praktik fraud dan membangun kepercayaan masyarakat.
Peluncuran Panduan Strategi Anti-Fraud dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto
(IAKD) OJK, Hasan Fawzi di Bandung, Jumat (17/5).
Dalam sambutannya, Hasan menjelaskan, bahwa kerugian akibat fraud di sektor
ITSK sangat berhubungan dengan turunnya kepercayaan masyarakat atas platfom
digital atau sering disebut sebagai digital trust.
Hal ini akan memberikan dampak yang besar mengingat digital trust merupakan
pondasi utama industri ITSK.
Panduan ini, kami harapkan dapat diterapkan dengan baik oleh Asosiasi bagi
seluruh Penyelenggara ITSK agar ekosistem digital di Indonesia dapat semakin
berkembang dan dipercaya oleh masyarakat, kata Hasan seperti dilansir dalam
siaran pers, Sabtu (18/5).
Adapun beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh Penyelenggara ITSK dalam
mencegah dan menangani fraud, di antaranya melalui: Penerapan manajemen risiko
dan pengendalian internal yang kuat; Meningkatkan transparansi kepada
konsumen; Meningkatkan kemampuan infrastruktur IT; Melakukan edukasi yang
berkelanjutan untuk seluruh pegawai; dan Melakukan kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan literasi konsumen.
Perkuat Sinergi
Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Hasan Fawzi juga menghadiri Forum
Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jawa Barat dengan tema Meningkatkan
Sinergi antara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan .
Dijelaskan, OJK terus mendukung perkembangan sektor ITSK melalui berbagai
kebijakan dan sinergi dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk mendorong
terciptanya ekosistem keuangan digital yang kondusif dan kolaboratif.
Kemitraan antar-pemangku kepentingan ini akan mendorong terciptanya ekosistem
keuangan digital yang kondusif dan kolaboratif, serta pada akhirnya
memungkinkan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk mengeksplorasi dan
mengembangkan layanan keuangan berbasis inovasi digital yang inklusif dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, kata Hasan.
Menurutnya, kolaborasi yang baik akan membuka akses bagi penyelenggara ITSK
kepada pasar yang lebih luas serta mendapatkan peluang eksplorasi dengan LJK
dalam mengembangkan produk dan layanan barunya.
Hal ini tentunya juga akan berdampak positif terhadap perkembangan industri
ITSK secara menyeluruh.
Hasan juga menyampaikan, bahwa OJK telah menerbitkan POJK No. 3 Tahun 2024
tentang penyelenggaraan ITSK sebagai pembaharuan POJK No. 13 Tahun 2018.
Dalam POJK ini diatur ketentuan terkait penyediaan ruang dan/atau fasilitasi
uji coba/pengembangan inovasi (Sandbox), perizinan, pemantauan dan evaluasi,
edukasi keuangan, Pelindungan Konsumen, pelindungan data pribadi Konsumen,
aspek kelembagaan dan penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan
oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK.
Penerbitan POJK ini merupakan salah satu inisiatif OJK dalam mendukung
pengembangan dan penguatan ITSK di sektor jasa keuangan.
Sebagai catatan, melalui penyelenggaraan Sandbox, OJK telah menetapkan lima
model bisnis, yaitu; Aggregator, Financing Agent, Funding Agent, Wealthtech,
dan Innovative Credit Scoring untuk diatur oleh OJK.
Dalam kegiatan tersebut, Hasan didampingi Kepala OJK Jawa Barat Imansyah juga
menyaksikan peresmian kerja sama antara ITSK dengan IJK, antara lain; PT
Finture Tech Indonesia, PT Bank Mayapada Internasional, PT Bank Raya
Indonesia, dan PT Bangun Percaya Sosial dan PT Bussan Auto Finance.
Pelaksanaan kegiatan ini dinilai cukup krusial mengingat FKIJK menjadi katalis
yang dapat mempertemukan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dan
memfasilitasi terjalinnya kemitraan.
