Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT
BPR EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua,
Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
Banten.
Melansir siaran pers yang dirilis Selasa (27/2) malam disebutkan, bahwa
keputusan tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor
KEP- 26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT
BPR EDCCASH.
Pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH merupakan bagian tindakan pengawasan yang
dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta
melindungi konsumen, sebut pernyataan OJK.
Dalam rilisnya OJK mengungkapkan, pada 31 Maret 2023, OJK telah menetapkan PT
BPR EDCCASH dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan
Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Kurang Sehat.
Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status
pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan
waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk
melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan Permodalan dan
Likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28
Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut
Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Namun demikian, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat
melakukan penyehatan BPR.
Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang
Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 32/ADK3/2024 tanggal 20
Februari 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR EDCCASH, Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap
PT BPR EDCCASH dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.
Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di
atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH.
Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan
melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di
Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebut
pernyataan OJK.
