Pasardana.id - Kementerian Perindustrian terus mengupayakan pengembangan
industri halal di Tanah Air.
Pasar domestik saat ini menunjukkan bahwa umat muslim Indonesia mencatatkan
pengeluaran sebesar 184 miliar dolar AS pada tahun 2020 dan diproyeksikan
meningkat hingga 14,96 persen pada tahun 2025, atau sebesar 281,6 miliar dolar
AS.
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar di dunia
dengan share 11,34 persen dari total pengeluaran halal global.
Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika dalam
sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Percepatan Fasilitasi Sertifikasi Halal di
Bali, mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengisi peluang
pengembangan industri halal adalah melalui sertifikasi halal bagi produk-
produk yang dihasilkan, termasuk produk makanan dan minuman.
Kemenperin sebagai bagian dari Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
menyiapkan program-program pemberdayaan untuk sektor industri, di antaranya
fasilitasi sertifikasi halal bagi sektor industri. Hal ini mendukung kesiapan
industri dalam menyambut wajib halal, dengan mendorong kesiapan untuk
peningkatan ekonomi syariah, bebernya seperti dikutip dari laman resmi
Kemenperin, Sabtu (10/2) lalu
Dia menjelaskan, sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan, minuman, hasil
sembelihan, dan jasa sembelihan akan diberlakukan di seluruh wilayah tanah
air, sesuai dengan pentahapan kewajiban halal yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.
Sementara itu, dalam tiga tahun terakhir, Pusat Pemberdayaan Industri Halal
(PPIH) Kementerian Perindustrian telah memberikan fasilitasi sertifikasi halal
kepada 3.095 IK, baik dengan skema reguler maupun self-declare.
Disebutkan bahwa, pada tahun 2024, PPIH akan kembali memberikan fasilitas
sertifikasi halal kepada 1.250 Industri Kecil, meliputi pengajuan sertifikat
halal dan pemberian pelatihan penyelia halal bagi Industri Kecil calon
penerima fasilitas.
Pelatihan penyelia halal ini diharapkan dapat menghasilkan SDM halal yang akan
mengawal penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada perusahaan industri
tersebut, sehingga perusahaan industri diharapkan tidak menjadikan sertifikat
halal sekedar sebagai tujuan akhir, namun merupakan proses penerapan SJPH yang
berkesinambungan bahkan setelah diterimanya sertifikat halal tersebut.
Sebagai informasi, Indonesia menempati posisi peringkat tiga dalam
perkembangan ekonomi halal.
Rilis State of The Global Islamic Report yang diluncurkan baru-baru ini
menunjukkan, posisi tersebut naik naik satu peringkat dibandingkan tahun
sebelumnya.
