Menko PMK Dorong Revitalisasi Vokasi Untuk Kebutuhan Industri

Pasardana.id - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatatkan, ada sebanyak 3,6 juta angkatan kerja baru pada setiap tahun.

Dari angka tersebut, perguruan tinggi hanya menyumbang sekitar 1,3 juta, sementara sisanya berasal dari SMK, SMA, Madrasah Aliyah bahkan SMP.

Menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, setidaknya pemerintah harus menyediakan 3,6 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya.

Hanya saja, kata dia, pemerintah tidak bisa terus menerus mengandalkan industri.

“Ini karena industri di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Di Jerman, siklus angkatan kerja sudah stabil. Angkatan kerja baru akan langsung menggantikan pekerja yang pensiun karena angka industri sudah tumbuh. Sementara angka industri di Indonesia masih kecil,” ujar Muhadjir dalam acara Perayaan Puncak Hari Buruh Internasional dikutip dari YouTube Kemenaker RI, Senin (1/5/2023).

Munurutnya, revitalisasi vokasi dinilai penting untuk menyiapkan angkatan kerja yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Dia mengatakan, sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Perpres ini menjadi landasan untuk melakukan transformasi pada politeknik atau berbagai pelatihan.  

Program ini merupakan keberlanjutan dari revitalisasi SMK.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan transformasi dalam pembentukan kurikulum sekolah kejuruan tersebut, di antaranya mengizinkan kurikulum ditentukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan berubah dari supply-based menjadi demand-based atau sesuai kebutuhan industri.

Hal ini dilakukan untuk mendorong generasi muda yang produktif ketika lulus dari bangku sekolah.

“Jadi, kemampuan pelajar SMK bisa sesuai dengan kebutuhan industri karena memang kurikulum disusun oleh pelaku industri itu sendiri. Pemerintah hanya menetapkan mata pelajaran seperti Pancasila atau Agama,” kata Muhadjir.