Pasardana.id - Kementerian Koperasi dan UMK (KemenkopUKM) mengungkapkan,
untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak akan diawasi oleh lembaga Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
Hal itu sudah ditegaskan dalam RUU PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan) dan juga RUU Perkoperasian.
Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Ahmad
Zabadi mengatakan, pengawasan untuk KSP akan dilakukan satu lembaga bernama
Otoritas Pengawasan Koperasi atau OPK.
"Itu tertuang dalam RUU Perkoperasian. Nantinya, akan dibentuk sebuah
institusi pengawasan tersendiri yang independen, atau tidak di bawah
kedeputian di KemenKopUKM," ucap Zabadi dalam siaran pers, dikutip Kamis
(8/12).
Zabadi menerangkan, OPK akan didesain tidak sepenuhnya diisi orang-orang
KemenKopUKM saja, melainkan ada perwakilan dari gerakan koperasi dan
stakeholder lainnya.
"Kita ada benchmark di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang,
di sana pengawasan koperasi dilakukan dengan cara seperti ini. Tidak di bawah
otoritas semacam OJK, dan tidak di bawah bank sentral," imbuh Zabadi.
"Yang diatur di RUU PPSK itu, koperasi yang existing berada di sektor
keuangan. Artinya, RUU PPSK itu hanya mengatur koperasi yang bersifat open
loop ," lanjut Zabadi.
Jadi, sambungnya, hanya koperasi yang bersifat open loop pengawasannya
berada di bawah OJK.
Ia memberi contoh, BPR yang dimiliki koperasi, LKM yang berbadan hukum
koperasi, dan asuransi berbadan hukum koperasi.
Hal itu termasuk bila nanti ada koperasi kripto, atau koperasi yang bergerak
di sektor pinjaman online.
"Itu semua adalah koperasi yang bersifat open loop. Sehingga, proses
perizinan dan pengawasannya berada di bawah OJK," ucap Zabadi.
Sementara koperasi yang sifatnya close loop , kata Zabadi, adalah yang murni
KSP. "KSP itu hanya yang dari, oleh, dan untuk anggota koperasi, serta tidak
boleh menyelenggarakan kegiatan di luar usaha simpan pinjam," jelas Zabadi.
Dengan begitu, nantinya koperasi akan diatur rasio modalnya, rasio penyaluran,
rasio BMPK-nya, dan sebagainya.
"Permodalan KSP tidak boleh dominan dari luar. Harus dominan dari anggota.
Begitu dapat modal dari luar secara dominan, masuk kategori open loop ,"
tegasnya.
