Pasardana.id - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki terus
proaktif melakukan upaya penyelesaian secara menyeluruh kasus kekerasan
seksual dengan terduga pelaku ASN KemenKopUKM dan memastikan semua hak-hak
korban terpenuhi, termasuk upaya pemulihan psikis korban.
Salah satu upaya lanjutan yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kata Menteri Koperasi dan UKM,
Teten Masduki, seperti dilansir dari siaran pers, Kamis (3/11/2022).
MenKopUKM menghendaki keterlibatan LPSK untuk memastikan terpenuhinya hak
korban dari aspek pemulihan psikis.
LPSK akan memantau kondisi korban dan memberikan layanan psikis sehingga
korban tidak mengalami tekanan secara mental, kata Menteri Teten.
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi mengatakan, pihaknya akan segera menjadwalkan
assesment psikologis terhadap korban.
Pihaknya akan mengevaluasi terlebih dulu kondisi korban sebab ada informasi
dari keluarga korban terjadi perubahan sikap sejak peristiwa tersebut terjadi.
Dikatakannya, LPSK memberikan rehabilitasi selain perlindungan fisik,
pendampingan dan rehabilitasi medis untuk yang sakit dan rehabilitasi
psikologis untuk yang trauma, rehabilitasi psikososial untuk kehidupannya
sosialnya dari sandang, pangan, papan termasuk pekerjaan dan pendidikan.
Selain hak korban atas pemulihan psikis, MenKopUKM juga tengah memastikan hak
korban sebagai pegawai honorer terpenuhi dan hak korban atas proses hukum
berjalan sesuai aturan sehingga proses hukum dapat ditegakkan.
Sebelumnya, Menteri Teten juga membentuk Tim Independen Pencari Fakta,
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan
KemenKopUKM.
Tim Independen tersebut diketuai oleh Aktivis Perempuan, Ratna Batara Munti.
Selain Riza Damanik dari KemenkopUKM, Tim independen juga beranggotakan
Margareth Robin Kowara dari KemenPPPA, Sri Nurherwati dari Aktivis Perempuan
dan Ririn Sefsani dari Aktivis Perempuan.
