Pasardana.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meresmikan
pengelolahan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan Anggrek yang
terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub Budi mempercayakan kepada PT. Anggrek
Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) untuk mekanisme pengelolaan pelabuhan
dengan menerapkan skema pendanaan kreatif non APBN.
Menhub optimis PT AGIT memiliki kredibilitas dalam pengelolaan dan
pengembangan Pelabuhan Anggrek.
Ia pun meminta agar PT AGIT selaku pengelola pelabuhan terus memperhatikan
perkembangan teknologi dan transformasi digital, serta berwawasan lingkungan
atau Ecoport.
"Saya berpesan agar PT AGIT dapat menjaga komitmen dan itikad baiknya dalam
melaksanakan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Anggrek untuk 30 tahun ke
depan. Serta tetap mematuhi aturan yang berlaku sehingga pelayanan Pelabuhan
Anggrek dapat terlaksana secara efektif dan efisien," ujar Budi dalam
keterangan tertulis, Selasa (28/9/2021).
Sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi, Menhub Budi mengatakan,
pemerintah akan terus mendorong upaya kerja sama antara Dirjen Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan dan PT AGIT.
Untuk itu, Menhub Budi mendorong pihak pengelola untuk menjalin kolaborasi
baik secara nasional dan internasional, terutama dengan pemerintah daerah
setempat. Sebab, menurutnya, pekerjaan kepelabuhan perlu sinergi dan
kolaborasi dari seluruh pihak.
"Tentunya kami, bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan akan tetap
berkomitmen dalam mendukung pembangunan sampai pengelolaannya," jelasnya.
Menhub Budi berharap dengan adanya Pelabuhan Anggrek, 2 atau 3 tahun mendatang
pelabuhan ini dapat meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong
pertumbuhan ekonomi di Gorontalo dan kawasan sekitarnya, sehingga meningkatkan
daya saing Indonesia.
Diketahui sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut dan PT. AGIT telah menandatangani perjanjian kerja
sama melalui skema KPBU.
PT AGIT terdiri dari sejumlah perusahaan yakni: PT Gotrans Logistics
International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan
Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero).
Pengelolaan Pelabuhan Anggrek melalui skema KPBU dinilai sebagai supaya
melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya
pelabuhan meski di tengah pandemi dan keterbatasan APBN.
Adapun nilai investasi kerja sama tersebut sebesar Rp 1,4 triliun dan biaya
operasional sebesar Rp 5,2 triliun yang akan dikerjasamakan selama periode 30
tahun, dengan besaran pendapatan konsesi 2,5% per tahun dari Pendapatan Kotor
yang dapat dinaikkan secara progresif serta pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) sebesar 50% disetorkan oleh Badan Usaha dalam penyediaan
infrastruktur.
Adapun ruang lingkup penyelenggaraan proyek KPBU tersebut meliputi penyediaan
dermaga untuk peti kemas yang dapat mengakomodir kapal dengan ukuran 30.000
DWT dan general cargo dengan ukuran 10.000 DWT, kegiatan bongkar muat barang,
peti kemas, curah dan penyediaan pelayanan jasa terkait kepelabuhanan lainnya
sesuai dengan Penyelenggaraan Proyek KPBU.
