Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) saat ini sedang menyusun neraca sumber daya laut untuk mendukung
investasi berkelanjutan di Indonesia.
Bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial, Kementerian Keuangan dan Badan
Pusat Statistik, pembahasan penyusunan neraca sumber daya laut adalah yang
pertama kali dilakukan di Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari menjelaskan,
neraca sumber daya laut merupakan instrumen untuk mengukur kondisi sumber daya
laut di Indonesia secara berkala. Termasuk dimaksudkan untuk mengukur dampak
investasi terhadap aset laut Indonesia.
Kebutuhan penyusunan neraca sumber daya laut menjadi semakin mendesak dengan
terbitnya undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk
menstimulasi geliat investasi, ujarnya, Minggu (26/9/2021).
Lestari menambahkan, dalam implementasinya pada konteks pengelolaan ruang
laut, penyusunan neraca sumber daya laut diperlukan sebagai sebuah instrumen
memastikan dampak investasi dapat diukur, di monitor dan menjadi suatu
rekomendasi bagi pengambilan kebijakan untuk memastikan keberlangsungan laut
dan seluruh ekosistem di dalamnya.
Neraca sumber daya laut dipandang sebagai salah satu alat ukur yang tepat,
karena dapat menghitung nilai ekonomi versus potensi kerugian secara ekologis,
atau disebut sebagai nilai ekonomi investasi, papar Pamuji Lestari.
Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda atau
mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024
dan kesepakatan global melalui Convention on Biological Diversity (CBD),
Sustainable Development Goals (SDGs), dan High Level Panel for a Sustainable
Ocean Economy (HLP SOE).
Sejak tahun 2020 Ditjen PRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra
lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi
proyek percontohan (pilot project) di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra.
Inisiasi tersebut, saat ini juga didukung oleh Global Ocean Account
Partnership (GOAP).
Kepala BPS, Margo Yuwono menyampaikan, BPS telah diberikan tugas untuk
mengatur sistem neraca lingkungan sehingga dibutuhkan kolaborasi yang kuat
antara penyedia data dengan pengguna neraca.
Ia juga berharap, neraca sumber daya laut yang disusun dapat bermamfaat untuk
kepentingan Indonesia.
"Kita sudah punya pengalaman bagaimana mengaitkan antara ekonomi dengan
lingkungan ke dalam satu sistem neraca. Tahun 2021, kita mulai merancang untuk
sumber daya lautnya. Tentu ini bisa menjadi acuan pemerintah dalam konteks
membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung,"
bebernya.
Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Kemenkomarves, Basilio Dias Araujo menegaskan, bahwa penyusunan neraca sumber
daya laut relevan dengan agenda pembangunan ekonomi maritim yang sedang
digagas oleh Kemenkomarves yang salah satu instrumen penilaian kinerjanya
menggunakan indeks pembangunan ekonomi biru (blue economy development
index).
