Pasardana.id - Pemerintah menargetkan, pada tahun 2025 - dengan
melibatkan petani tebu, Indonesia dapat swasembada gula.
Rasa optimisme ini disampaikan langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir saat
kunjungannya di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu (18/9/2021) lalu.
Sementara itu, Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai, target
pemerintah untuk swasembada gula pada 2025 mustahil tercapai.
Pasalnya, kebijakan di sektor gula saat ini tidak mendukung petani agar
bersemangat meningkatkan produksi.
Sekretaris Jenderal APTRI, Nur Khabsyin, mengatakan, Kementerian Pertanian
tengah menggalakkan peningkatan produktivitas tebu lewat sejumlah kebijakan.
Hanya saja, kebijakan yang fokus pada sisi hulu itu akan kurang bermanfaat
ketika harga produk di hilir sangat murah dan tidak sesuai dengan besarnya
biaya produksi gula tebu.
"Ada upaya peremajaan tapi ketika sudah dipanen harga tebu murah, itu artinya
mendistorsi kebijakan karena tidak ada harmonisasi," kata Khabsyin.
Ia menyebut, harga gula saat ini sedang turun ke level Rp 10.400-Rp 10.500 per
kg.
Produksi gula tahun ini juga diperkirakan turun karena masih adanya tunggakan
pembayaran gula petani oleh perusahaan tahun lalu sehingga mengakibatkan
petani enggan untuk menambah luasan dan mengganti komoditas.
Adapun, usulan petani gula untuk menaikkan harga di dalam negeri belum
disetujui oleh pemerintah.
Sebab, harga gula dalam negeri sudah jauh lebih tinggi dari harga gula
internasional sehingga pemerintah justru lebih memiliki opsi impor.
Harga gula dalam negeri yang jauh lebih tinggi diketahui karena efisiensi
industri gula tebu nasional yang belum optimal.
"Jadi masih suram untuk swasembada gula. Tidak mungkin lah. Sampai ganti
presiden pun tidak mungkin. Swasembada gula sudah dicanangkan sejak era SBY.
Tahun 2018, mundur 2019 lalu 2022, sekarang mau 2025. Tetap tidak bisa karena
kebijakan saling mendistorsi," kata dia.
Lebih lanjut, ia mengakui, petani saat ini lebih memprioritaskan menjual
tebunya ke perusahaan giling swasta. Sebab, harga pembelian tebu dari
perusahaan swasta lebih baik daripada BUMN.
Khabsyin menuturkan, BUMN juga kerap kali tidak memiliki dana cukup untuk
membayar gula maupun tebu petani.
"Bicara soal BUMN saya pesimistis. Dulu memang mayoritas pabrik gula adalah
BUMN tapi makin lama banyak tutup karena merugi dan semakin habis. BUMN
mendandani dirinya sendiri tidak bisa apalagi membantu petani," kata dia.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economcs and Finance
(INDEF), Rusli Abdullah menilai, sulit bagi Indonesia untuk mencapai
swasembada gula tebu dalam lima tahun mendatang.
Menurut dia, meskipun pemerintah berupaya untuk terus menambah pabrik gula
baru, tapi ketersediaan tebu dalam negeri belum mencukupi.
Karena itu, Rusli menilai, pembangunan sisi hulu dan hilir harus beriringan
agar para investor juga memiliki minat dalam berusaha di Indonesia.
Meski begitu, Rusli mengapresiasi langkah pemerintah yang terus menggalakkan
pembangunan pabrik gula baru.
Seperti yang dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore dan PT Riset Perkebunan
Nusantara, yang merupakan anak usaha holding perkebunan PTPN III (Persero).
"Kita harus apresiasi karena sudah ada keberpihakan untuk membenahi sektor
gula tebu nasional," pungkasnya.
