Pemerintah Siap Menuju Ekonomi Rendah Karbon

Pasardana.id - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mengurangi emisi karbon dan menjadi negara yang tahan iklim untuk menuju ekonomi rendah karbon.

Diketahui, pada tahun 2016 lalu, Indonesia pernah menyampaikan National Determined Contributions (NDCs) kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) untuk mengurangi emisi sebesar 29 hingga 41 persen.

Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan melalui kebijakan fiskal juga melakukan intervensi terhadap isu perubahan iklim tersebut.

“Melalui sisi fiskal, kami mengatasi masalah ini,” ujarnya Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazaradalam dalam webinar "International Climate Change Conference 2021", Kamis ( 22/7/2021).

Konferensi yang digelar secara virtual tersebut, diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama Asian Development Bank (ADB).

Dijelaskan, di Indonesia, isu perubahan iklim telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi nasional, baik mitigasi maupun adaptasi.

“Dalam waktu dekat, kami akan menggunakan fase pemulihan  pasca pandemi Covid-19 untuk mengejar agenda iklim dan keberlanjutan kami,” tegas Suahasil.

Dari sisi perpajakan, lanjutnya, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas perpajakan antara lain melalui kebijakan insentif PPh, PPN, dan PPNBM.

Kebijakan ini diarahkan agar masyarakat dapat beralih menggunakan kendaraan yang beremisi rendah dan ramah lingkungan.

“Kami juga memberikan sejumlah fasilitas untuk energi terbarukan, dan kegiatan berkelanjutan yang ramah lingkungan lainnya,” kata Suahasil.

Sementara dari sisi belanja, sejak tahun 2016 pemerintah Indonesia konsisten untuk mengalokasikan anggaran terkait perubahan iklim sekitar 4,1 persen dari APBN.

Dengan jumlah anggaran ini, lanjut Suahasil, kemitraan dengan swasta dibutuhkan untuk mencapai ketahanan perubahan iklim.

Terakhir dari sisi pembiayaan, pemerintah menerbitkan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan yang sangat kompatibel.

“Global green sukuk yang diterbitkan sejak 2018 telah diterima oleh banyak investor. Bagi Indonesia, ini adalah cara memperluas ruang investasi, dan pada saat yang sama mencapai kegiatan penghijauan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden ADB, Masatsugu Asakawa menyerukan kepada negara-negara di Asia dan Pasifik untuk mengambil tindakan tegas untuk mengatasi perubahan iklim sambil memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di tengah pandemi COVID-19.

“Pandemi memberi kita kesempatan unik untuk membangun kembali melalui pemulihan yang hijau, tangguh, dan inklusif, tetapi ini akan menuntut kawasan kita untuk mengambil peran utama, sebagai bagian dari kerja sama global yang kuat,” kata Asakawa.

Menurutnya, Indonesia dapat memimpin dengan memberi contoh melalui kepemimpinan G20 yang akan datang di tahun 2022 dan ASEAN di tahun 2023.

"ADB berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Indonesia melalui sovereign yang kami miliki,operasi sektor swasta, serta saling berbagi pengetahuan," pungkas Asakawa.