Ada Kesepakatan, Mogok Kerja Karyawan Pertamina Batal

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, aksi mogok yang direncanakan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mulai 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022 dipastikan batal digelar.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan, batalnya rencana tersebut berkat hasil mediasi yang dilakukan bersama dengan Direksi PT Pertamina (Persero) dan FSPPB.

"Mediasi atau dialog ini sudah berlangsung sejak hari Jumat (24/12) lalu, (kemudian) dilanjutkan Senin, dan hari ini menghabiskan waktu dan energi cukup banyak, tapi alhamdulillah berhasil dengan tercapainya kesepakatan," kata Putri dalam keterangan resminya, Selasa (28/12/2021).

Hasil mediasi tersebut, kata Putri, kedua belah pihak sepakat untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan dialog ke arah yang lebih konstruktif dan produktif.

Dia menyebut, pihak direksi Pertamina akan membuka seluas-luasnya ruang komunikasi dengan para pekerja Pertamina yang diwakili oleh pengurus FSPPB.

Karena itu, sambung Putri, dari kesepakatan tersebut, mogok nasional yang rencananya dilaksanakan oleh seluruh pekerja Pertamina pada, Rabu (29/12) hari ini dibatalkan.

"Jadi besok (Rabu, hari ini) tidak ada lagi mogok nasional oleh seluruh pekerja karyawan Pertamina dengan terwujudnya perjanjian kesepakatan ini," ujar Putri.

Selain itu, dari mediasi tersebut juga terdapat kesepakatan berupa perjanjian melakukan penyesuaian gaji, mengingat sejak 2020 seluruh pekerja Pertamina tidak mengalami kenaikan gaji.

Dengan adanya perjanjian ini, kata Putri, pihak direksi Pertamina akan melakukan penyesuaian gaji yang disepakati kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

"Penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan, diimplementasikan kepada seluruh pekerja Pertamina tahun depan bulan April," ujarnya.

Ditambahkan Putri, Kemnaker akan memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan dari kesepakatan tentang penyesuaian gaji tersebut.

Terakhir, ada kesepakatan yang memberikan kebebasan FSPPB dalam mengekspresikan keinginannya dengan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

"Jika ada friksi atau beda pandangan dalam komunikasi antara Serikat Pekerja dengan Direksi Pertamina, maka Kemnaker siap hadir memfasilitasi kedua belah pihak," tandas Putri.