Sri Mulyani Sebut Distribusi Vaksin Covid-19 Masih Tidak Merata

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total jumlah vaksin Covid-19 di dunia yang diproduksi saat ini bisa cukup untuk memvaksin 80 persen populasi di dunia.

Akan tetapi, distribusi vaksin yang tidak merata menjadikan adanya capaian vaksin yang tidak merata, terutama antara negara maju dan negara miskin.

Hal ini, kata Sri Mulyani, dapat memicu risiko yang fatal, baik pada sisi kesehatan juga ekonomi.

"Negara maju sudah mencapai 80 persen vaksinasi. Namun, beberapa negara di dunia, yaitu negara berkembang tertinggal sangat parah. Ini tidak hanya keliru secara moral, tapi juga menciptakan risiko konkret," ujar Sri Mulyani pada Indonesia G20 Presidency High Level Seminar di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12).

Karena itu, kata Sri Mulyani, setiap negara harus memiliki akses vaksin covid-19. Hal itu akan memudahkan suatu negara mendapatkan distribusi vaksin dari negara produsen vaksin.

Saat ini, Sri Mulyani menyebut negara yang tergabung dalam G20 telah membentuk gugus tugas keuangan dan kesehatan bersama.

Hal ini untuk membahas penanganan pandemi covid-19 bersama-sama dalam Joint Finance-Health Task Force pada Presidensi G20 Indonesia.

Gugus tugas itu juga akan membahas soal distribusi vaksin untuk negara yang kesulitan mendapatkan akses.

"Memiliki akses vaksin terutama untuk negara-negara kurang berkembang akan menjadi sangat sulit. Kami sudah membentuk gugus tugas keuangan dan kesehatan G20," jelas Sri Mulyani.

Satuan tugas antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara G20 ini, sebelumnya dibentuk pada Presidensi G20 Italia.

Satuan tugas ini bertujuan untuk memperkuat pencegahan, kesiapan, dan respon pandemi.

Saat ini, Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Co-Chair dalam task force tersebut.

Pada pembahasan task force ini, Menkeu ingin adanya roadmap untuk memperkuat pencegahan, kesiapan, dan respon pandemi.

"Kita juga ingin komitmen tertentu tentang pembiayaan agar adanya kredibilitas (dalam menetapkan pembiayaan penanganan Covid-19)," pungkasnya.