Menko Perekonomian Minta BEI Fasilitasi Perdagangan Karbon

Pasardana.id - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyiapkan mekanisme perdangan karbon.

Sehingga akan mengalihkan perdagangan karbon yang selama ini di luar bursa atau over the counter menjadi terfasilitasi oleh bursa.

“Ini Menjadi PR (pekerjaan rumah) BEI, agar carbon trading yang biasa dilakukan oleh perusahaan langsung dengan pihak luar atau over the counter jadi masuk bursa,” pinta dia, saat pembukaan CEON 2021 yang digelar secara daring, Selasa (16/11/2021).

Ia melanjutkan, perdagangan karbon masuk bursa sangat perlu, mengingat potensinya sangat besar mulai dari perusahaan perusahaan berbasis sumber daya alam seperti tambang batu bara dan perkebunan sawit seperti perusahaan energi baru terbarukan.

“Kita mau bursa carbon trading ini di Indonesia bukan di luar negeri. Apalagi saat ini Indonesia menjadi Presidensi G-20, jadi kami harap bursa carbon trading sudah siap antara 1 Desember hingga Oktober 2022,” harap dia.

Untuk diketahui, pada tahun 2015, tercatat nilai perdagangan karbon global sekitar USD 50 miliar, dengan sebanyak 70 persen dari total tersebut dihasilkan dari Emission Trading System dan 30 persen dihasilkan dari Carbon Tax.

Indonesia memiliki cukup pengalaman dalam perdagangan karbon, baik secara global maupun bilateral.

Proyek Clean Development Mechanism (CDM) yang telah mendapat dukungan sebanyak 215 proyek, dan yang mendapat Certified Emission Reduction atau CER sebanyak 37 proyek.

Proyek CDM telah menghasilkan penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sekitar 10.097,175 ton CO2e (offset).

Sementara proyek bilateral JCM yang telah diimplementasikan di Indonesia sebanyak 106 proyek dengan menurunkan sekitar 329,483 ton CO2e.

Hasil penurunan emisi GRK pada proyek bilateral JCM dapat dihitung sebagai capaian penurunan emisi GRK yang terbagi antara pemerintah Indonesia, pihak swasta Jepang yang memiliki teknologi dan pihak swasta Indonesia yang mengadopsi teknologi.