Pasardana.id - Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan moratorium atau
penghentian sementara perizinan usaha koperasi simpan pinjam selama tiga bulan
ke depan.
Moratorium izin tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2020
tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan langkah ini
untuk menjaga kelangsungan dan kesehatan usaha simpan pinjam koperasi di
Indonesia.
Kebijakan penghentian sementara pemberian izin usaha simpan pinjam kepada
koperasi berlaku selama tiga bulan sejak tanggal surat itu ditandatangani
yakni sejak 29 Mei 2020, ujarnya dalam keterangan pers yang dilansir Jumat
(19/6/2020).
Meski demikian, lanjut Rully, saat surat edaran tersebut dikeluarkan,
permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi yang telah diajukan tetap
diproses sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.
"Moratorium saat ini perlu dilakukan peninjauan sementara waktu terkait
perizinan usaha simpan pinjam koperasi. Selain itu, masih terdapat koperasi
yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai prinsip dan nilai dasar
koperasi serta ketentuan berlaku, sehingga menyebabkan permasalahan bagi
anggota dan masyarakat, katanya.
Deputi Pengawasan Kemenkop dan UMKM, Akhmad Zabadi menjelaskan, moratorium ini
akan digunakan pihaknya untuk melakukan pembenahan dalam sistem pengawasan
yang terintegrasi dengan pihak terkait.
"Dengan demikian, pengawasan yang lebih baik diharapkan bisa untuk menjaga
kelangsungan usaha simpan pinjam koperasi," ujarnya.
Pandemi COVID-19, menurut dia, membuat banyak koperasi simpan pinjam mengalami
masalah likuiditas atau modal akibat penurunan pembayaran angsuran pinjaman
dan penarikan tabungan anggota.
Sehingga menimbulkan keresahan dan menyebabkan citra koperasi menjadi kurang
baik di mata masyarakat, jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, perlu dilakukan evaluasi guna mengembalikan
kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Adapun saat ini, koperasi tak hanya
berada di bawah pengawasan Kemenkop dan UKM, tetapi juga pemerintah daerah.
