Pasardana.id - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi,
Luhut Pandjaitan memastikan bahwa larangan ekspor sementara bijih (ore) nikel
untuk para pengusaha yang tertib sudah dicabut.
Dengan pencabutan ini para eksportir bisa kembali melanjutkan ekspor hingga
akhir tahun.
"Kira-kira begitu (sudah boleh ekspor)," ujar Luhut di kantornya, Jakarta,
Kamis (7/11/2019).
Dia telah meminta Bahlil untuk mengevaluasi kebijakan larangan ekspor bijih
nikel yang telah berlangsung dalam satu minggu terakhir.
Pelarangan tersebut karena adanya indikasi lonjakan ekspor melebihi kuota yang
berpotensi merusak lingkungan.
"Sekarang posisinya (ekspor biji nikel) sedang dirapatkan oleh Pak Bahlil
(Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia), tetapi kira-kira jika semua sudah memenuhi
ketentuan itu akan dilepas. Sebagian sudah selesai," imbuhnya.
Eks perwira tinggi militer itu menambahkan, pemerintah telah menggandeng
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menertibkan eksportir nikel yang
nakal alias suka melanggar aturan.
Dia mengaku telah mengantongi data-data perusahaan tersebut.
Lonjakan tersebut terjadi seiring rencana pemerintah melarang ekspor bijih
nikel pada 1 Januari 2020.
Saat ini, ekspor bijih nikel diperbolehkan bagi eksportir yang membangun
fasilitas pengolahan (smelter) dan memproduksi nikel dengan kadar 1,7 persen.
Namun, banyak yang melanggar aturan ini.
Luhut mengatakan, pemerintah tetap memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel
pada awal tahun depan.
Dia telah melapor kepada Presien Jokowi soal kemajuan hilirisasi tambang.
Saya sudah lapor Presiden tadi ada sekitar 3-4 pemain nikel yang sudah punya
turunan sampai bawah, tadi kita rapat buat evaluasi supaya bisa terintegrasi
antara satu bahan misalnya nikel dengan copper concentrate , sehingga punya
nilai tambah yang makin banyak buat negeri kita. Karena misalnya begini,
Freeport itu kita temukan turunannya itu, turunan daripada copper
concentrate itu bisa 10-15 kali nilai tambah," tandasnya.
