BPK Ajukan Usulan TA 2022 Sebesar Rp 891 Miliar

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar rapat bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/9/2021).

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK, Bahtiar Arif mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp891,63 miliar untuk kegiatan tahun 2022.

“Kami sampaikan BPK tetap mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp891,63 miliar khususnya untuk program pemeriksaan keuangan negara sebesar Rp589 miliar,” kata Bahtiar.

Adapun rencana pagu anggaran BPK 2022 sebelumnya adalah sebesar Rp3,73 triliun, yang terdiri dari Rp3,10 triliun untuk program pemeriksaan keuangan negara serta Rp628,2 miliar untuk program dukungan manajemen.

Selain Rp589,89 miliar untuk tambahan dukungan program pemeriksaan keuangan, usulan tambahan dana ini juga sebesar Rp 271,74 miliar untuk dukungan manajemen.

Dengan demikian, apabila disepakati, total pagu anggaran BPK untuk 2022 akan naik menjadi Rp4,59 triliun.

Bahtiar menilai, kenaikan anggaran itu penting dilakukan untuk menjaga kualitas dan manfaat pengelolaan keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Kinerja untuk tugas yang satu ini semula ditarget bisa mencapai 79 persen pada 2022.

Namun, jika tidak ada penambahan dana, target tersebut diproyeksikan turun menjadi 76 persen.

Lebih lanjut Bahtiar mengatakan, akan menggunakan tambahan anggaran untuk memperkuat kinerja pengawasan BPK, antara lain dengan mewujudkan big data analytics senilai Rp414 miliar guna meningkatkan kualitas dan kuantitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semua jenis pemeriksaan di BPK.

"Kemudian peningkatan peran BPK dalam pemberantasan korupsi melalui pengembangan strategi pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan, tambahan sebesar Rp21,65 miliar," jelas dia.

Tak hanya untuk memperkuat pengawasan kinerjanya, BPK juga mengalokasikan senilai Rp500 juta untuk melaksanakan inisiatif strategis penyelesaian peraturan BPK sesuai program legislasi BPK.

BPK juga akan meningkatkan kualitas review pemeriksaan serta pelaksanaan sistem manajemen integritas dalam rangka penegakan integritas di BPK dengan anggaran sebesar Rp1,6 miliar.