Kemiskinan Bukan Sekadar ‘Angka’

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id – Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%.

Angka tersebut turun dibanding tahun 2017 yang sebesar 10,12%. Penurunan angka kemiskinan juga diikuti dengan berkurangnya Rasio Gini menjadi 0,389 yang sebelumnya sebesar 0,391.

Penurunan angka kemiskinan ini menjadi lompatan terbesar sejak 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahkan mengklaim penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen ini adalah kali pertama di Indonesia.  

Angka di bawah 2–digit ini menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani “istimewa” –sebagai lintasan penting dalam sejarah upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia.  

Secara agregat, jumlah rumah–tangga miskin turun 1.83 juta orang menjadi 25.95 juta (Maret, 2018), dari 27.77 juta pada bulan Maret, 2017.  Sementara itu, rata-rata angka kemiskinan perkotaan adalah 5.0 persen dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Pulau Maluku dan Papua yang mencapai angka 29.2 persen. 

Laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis bulan Juli lalu (berdasarkan survei nasional yang dilaksanakan di bulan Maret) menunjukkan selama September 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan di bulan Maret, 2018 turun menjadi 7.02 persen atau 10.14 juta orang (berkurang 128.2 ribu dari 7.26 persen atau 10.27 juta orang pada September, 2017).  

Sementara itu, di daerah perdesaan turun 505 ribu orang dari 16.31 juta orang atau 13.47 persen (September, 2017) menjadi 15.81 juta orang atau 13.20 persen (Maret, 2018).

Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin dan lesunya pertumbuhan ekonomi belakangan ini dapat menjadi tantangan terhadap capaian kemajuan “istimewa” tersebut. Artinya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan.

Sementara itu, hingga hari ini, debat kemiskinan masih saja belum beranjak dari soal turun–naiknya angka statistik kemiskinan. Perdebatan tersebut selalu muncul manakala BPS merilis mengenai angka statistik kemiskinan terbaru.  Selain soal turun naiknya angka kemiskinan, perdebatan terkait kemiskinan juga didominasi perkara indikator kemiskinan mana yang dipakai sebagai acuan. 

Perdebatan terakhir perkara kemiskinan menghadapkan klaim keberhasilan pemerintah dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono bahwa masih ada 100 juta warga negara Indonesia yang hidupnya berada di bawah angka kemiskinan –dengan mengacu kepada indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia. 

Menyikapi hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pencapaian SDGs, menggelar diskusi bertajuk “Bukan Sekadar Menurunkan Kemiskinan Tetapi Melawan Ketimpangan untuk Pencapaian SDGs” di Jakarta, Rabu (08/8/2018). 

Dalam kesempatan ini, Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care menyatakan bahwa perdebatan mengenai perkara kemiskinan seharusnya melampaui perdebatan yang bukan sekadar soal naik-turunnya angka kemiskinan, tetapi pada perdebatan yang lebih substansial dari perkara kemiskinan dan ketimpangan.  

“Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya ingat bahwa dirinya adalah salah satu Co–Chairs High Level Panel on Eminent Person (HLP–EP) Post–2015 Development Agenda yang melahirkan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menghasilkan prinsip “tidak ada penghapusan kemiskinan tanpa memerangi ketimpangan”.  Sangat disayangkan juga Susilo Bambang Yudhoyono tidak menggunakan perspektif baru soal kemiskinan dan ketimpangan versi SDGs,” imbuh Wahyu. 

Hamong Santono, Senior Officer INFID menambahkan, apa yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi kurang tepat, karena saat memimpin pemerintahan sebelumnya ukuran kemiskinan yang digunakan juga sama dengan yang digunakan pemerintah saat ini. Bahkan pada saat itu, menurunnya angka kemiskinan tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan (gini ratio).

Lebih lanjut Hamong menyatakan, Pemerintah Indonesia ke depan seharusnya mulai beranjak dalam menyampaikan perkembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yaitu bukan hanya sekadar menyampaikan angka–angka statistik kemiskinan. Sebagai negara yang turut serta menandatangani komitmen global SDGs., Pemerintah Indonesia seharusnya mulai serius menjalankan program penanggulangan kemiskinan dalam perspektif pencapaian SDGs.

Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa menyatakan, apa yang dirilis BPS merupakan data pemerintah. Artinya, sebagai data resmi maka secara metodologi dan akademik dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Namun, data tersebut masih melihat kemiskinan dari kacamata ekonomi saja (satu dimensi), yakni dari sisi pengeluaran per kapita, yang berarti BPS mendefinisikan kemiskinan hanya dengan mengukur kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar.

Permasalahan lain yang tergolong masalah kronis adalah kemiskinan dan ketimpangan. Secara absolut, angka kemiskinan Indonesia sudah satu digit sebesar 9,82% atau 25,95 juta orang (Maret 2018). Namun data ini masih menggunakan indikator ekonomi yakni dari sisi pengeluaran per-kapita per-bulan. Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan masih condong melihat kemiskinan dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan. Hal ini dapat dilihat dari dominannya peranan makanan (73,48%) terhadap GK dibanding non-makanan.

“Ini dapat “menyembunyikan” kemiskinan yang sesungguhnya karena tidak melihat kemiskinan secara multi-dimensi, dinamis dan relatif berdasarkan standar yang melampaui lapar dan haus saja,” terang Ah Maftuchan.

Ditambahkan, agenda pembangunan perlu dipertegas melampaui penurunan garis kemiskinan yaitu dengan menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan multi-dimensi dalam melihat kemiskinan akan membantu pemerintah dan pihak lain yang terlibat dalam agenda ini untuk bisa melihat kemiskinan yang mendekati kenyataan riil di lapangan.

“Kita harus bergerak lebih maju, melampaui sekadar penurunan kemiskinan menuju penciptaan kesejahteraan yang lebih substantif. Kita harus membuat ukuran "kemiskinan relatif", yakni ukuran yang dinamis dan mengacu pada standar kualitas hidup yang multi-dimensi misalnya dimensi kesehatan, pendidikan, perumahan, akses terhadap air bersih dan energi,” kata Ah Maftuchan.

Lebih lanjut, Ah Maftuchan juga menambahkan, untuk percepatan kesejahteraan maka pemerintah harus segera memperkuat program sosial semisal basic income, padat karya, jaminan kesehatan semesta sekaligus mendorong pembangunan SDM sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan.

Sementara itu, Mickael B. Hoelman, Pengamat Kebijakan Publik, memandang keberhasilan penurunan kemiskinan kali ini dianggap istimewa karena di saat yang sama upaya pengurangan ketimpangan turut menunjukkan capaian positif, di mana angka gini ratio juga mengalami penurunan sebesar 0,002 (Maret, 2018) poin menjadi 0,389 jika dibanding dengan gini ratio pada September 2017 yang sebesar 0,391. 

Reorientasi kebijakan dan anggaran yang berkomitmen untuk berbagai belanja sosial (seperti layanan Kartu Indonesia Sehat, subsidi pangan dan beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Nawacita–nya terbukti mulai menuai hasil.  

“Penurunan tingkat kemiskinan berbarengan dengan gini ratio membuktikan pendekatan pembangunan manusia (post–infrastructure) layak menjadi landasan bagi terobosan bahkan target–target ambisius pemerintah selanjutnya,” jelas Mickael.

“Pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini dengan memastikan koordinasi antar–kementerian yang lebih baik. Pemerintah perlu menata ulang intervensi kebijakan –terutama pembangunan perdesaan, dengan mempertimbangkan pembangunan manusia pedesaan. Undang–Undang Desa hendaknya mampu mendorong pusat–pusat pertumbuhan ekonomi baru dan lapangan pekerjaan baru.  Desa semestinya tidak disibukkan dengan urusan administratif atau sekadar memfasilitasi proyek–proyek vertikal dari berbagai kementerian,” tuturnya.

“Pemerintah diharapkan menggelontorkan lebih banyak prioritas program dan alokasi anggaran untuk belanja sosial terutama guna mempertahankan momentum penurunan kemiskinan dan angka gini ratio terhadap tantangan makro yaitu depresiasi Rupiah dan lonjakan suku bunga yang dapat segera mendera warga miskin dan rentan miskin,” sambung Mickael. 

Ditambahkan, Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional 2019 serta Peta Jalan (Roadmap) Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) semestinya mengintegrasikan prioritas pembangunan manusia, perdesaan dan persamaan kesempatan terutama bagi warga miskin terutama perempuan dan penyandang disabilitas.  

“Meski telah menetapkan Tim Koordinasi Nasional dan Rencana Aksi Nasional, pemerintah hingga hari ini masih belum menerbitkan Peta Jalan TPB 2017–2030.  Sementara itu, Perpres 59/ 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memandatkan paling lama 12 bulan Peta Jalan tersebut telah ditetapkan,” jelas Mickael. 

Adapun Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, berpendapat, penyelesaian ketimpangan akan semakin efektif jika pemerintah menyelesaikan persoalan strategis perempuan dan anak perempuan, yaitu perkawinan anak, rendahnya pendidikan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan. SDKI 2017 (BPS) menyebutkan angka rata-rata nasional persentase perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum usia 18 tahun adalah 25,71%. 

Dari 34 provinsi di Indonesia, 2/3 (dua pertiga) nya atau 23 provinsi memiliki angka rata-rata, di atas angka nasional. Lima provinsi yang memiliki persentase perkawinan di bawah usia 18 tahun tertinggi adalah Kalimantan Selatan (39,53%), Kalimantan Tengah (39,21%), Kepulauan Bangka Belitung 37,19%, Sulawesi Barat (36,93%) dan Sulawesi Tenggara (36,74%).

“Hal ini menunjukan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan yang luas terjadi di Indonesia,” ujar Dian.

Dijelaskan, sebagian besar perkawinan anak terjadi di antara usia 14-17 tahun, dan Koalisi Perempuan menemukan usia termuda perkawinan anak perempuan dan laki-laki adalah 12 tahun. Perkawinan anak, pada umumnya, menghentikan pendidikan anak. Sehingga memunculkan ketimpangan jumlah anak perempuan yang berhasil menyelesaikan SMP maupun SMA.

“Rendahnya pendidikan perempuan akan menyumbang pada rendahnya pekerjaan maupun upah, dan pada akhirnya akan menjebak masyarakat ke dalam lingkaran kemiskinan yang lebih dalam,” tandasnya.