Pasardana.id - Anggaran subsidi energi Indonesia kembali meningkat di tengah upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar dalam pembangkitan listrik.
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2027, pemerintah mengusulkan subsidi energi sebesar Rp272,95 triliun.
Angka tersebut naik 20,1% dibandingkan dengan proyeksi pemerintah untuk 2026 yang mencapai Rp227,26 triliun.
EBC Financial Group menilai kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar, harga energi impor, dan konsumsi bersubsidi masih dapat memperbesar pengeluaran negara sebelum agenda pengurangan ketergantungan bahan bakar menghasilkan penghematan yang signifikan.
Alokasi tersebut belum mencakup pembayaran kompensasi energi yang dicatat secara terpisah.
Besarannya juga masih dapat berubah selama pembahasan rancangan anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Subsidi LPG 3 Kg Jadi Sorotan
Kenaikan paling mencolok terjadi pada subsidi liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kilogram.
Anggarannya melonjak 26,21%, dari Rp90,4 triliun menjadi Rp114,1 triliun.
Nota Keuangan yang menyertai rancangan APBN menyebut kenaikan itu dipengaruhi oleh asumsi nilai tukar rupiah yang lebih lemah serta peningkatan volume penyaluran LPG bersubsidi menjadi 8,94 juta ton metrik.
Penghitungan subsidi juga menggunakan Saudi Aramco Contract Price atau CP Aramco, yang menjadi acuan harga LPG impor.
Dengan demikian, kenaikan volume penyaluran yang disertai pelemahan rupiah atau meningkatnya harga acuan LPG akan memperbesar selisih harga yang harus ditanggung pemerintah.
Tekanan lain datang dari sektor kelistrikan. Subsidi listrik dalam rancangan APBN 2027 naik 17,8% menjadi Rp130,1 triliun.
Nota Keuangan menyebut peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya penyediaan tenaga listrik dan konsumsi pelanggan bersubsidi.
Biaya penyediaan listrik antara lain dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price, serta meningkatnya pembangkitan listrik berbasis gas.
Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman, mengatakan lonjakan subsidi LPG 3 kg memperlihatkan bagaimana sejumlah tekanan biaya dapat berdampak terhadap keuangan negara secara bersamaan.
“Kenaikan 26,2% pada subsidi LPG 3 kilogram menunjukkan bagaimana beberapa tekanan biaya dapat masuk ke keuangan negara pada saat yang bersamaan. Pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor yang berdenominasi dolar AS, CP Aramco memengaruhi harga pembelian LPG, sementara peningkatan distribusi memperbesar volume yang memperoleh subsidi,” ujar Sana Ur Rehman, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8).
Menurut Sana, kombinasi ketiga faktor tersebut dapat meningkatkan belanja pemerintah meskipun proyek-proyek energi jangka panjang dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar.
Rupiah dan Harga Minyak Perlebar Tekanan
Risiko terhadap anggaran dapat meningkat apabila realisasi nilai tukar dan harga energi berada di atas asumsi yang digunakan pemerintah dalam menyusun APBN.
Rancangan APBN 2027 menggunakan asumsi nilai tukar sebesar Rp17.500 per dolar AS dan Indonesian Crude Price sebesar US$75 per barel.
Sebagai perbandingan, APBN 2026 yang telah disahkan menggunakan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$70 per barel.
Kedua parameter tersebut merupakan asumsi rata-rata sepanjang tahun.
Karena itu, pergerakan kurs atau harga minyak pada satu titik waktu hanya menunjukkan arah tekanan, dan tidak secara langsung menggambarkan selisih anggaran selama setahun penuh.
Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, nilai tukar rupiah tercatat Rp17.856 per dolar AS pada 18 Agustus 2026.
Sebelumnya, rupiah sempat menyentuh level terendah Rp18.208 per dolar AS pada Juni.
Posisi rupiah pada Agustus masih lebih lemah dibandingkan dengan asumsi Rp17.500 per dolar AS dalam rancangan APBN 2027.
Kondisi tersebut meningkatkan biaya dalam rupiah untuk pembelian energi impor yang dihargai menggunakan dolar AS.
Tekanan dari harga minyak mulai berkurang, meskipun belum sepenuhnya hilang.
Indonesian Crude Price turun dari US$117,31 per barel pada April menjadi US$81,68 per barel pada Juli.
Namun, harga pada Juli masih berada di atas asumsi APBN 2027 sebesar US$75 per barel.
Hal ini membuat pergerakan harga minyak tetap relevan terhadap biaya bahan bakar dan penyediaan tenaga listrik.
Energi Surya Diharapkan Tekan Biaya
Sebagai tahap awal transisi energi, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 30 gigawatt serta penghentian pembangkit diesel dengan total kapasitas 13 gigawatt pada 2026.
Presiden Prabowo menyebut program energi surya yang lebih luas, dengan kapasitas hingga 100 gigawatt, berpotensi menghasilkan penghematan sedikitnya Rp73,9 triliun per tahun melalui penurunan biaya produksi listrik.
Namun, dampak penghematan tersebut perlu dilihat bersama dengan perkembangan subsidi dan kompensasi energi yang dibayarkan pemerintah.
Pada semester pertama 2026, Kementerian Keuangan mencatat total pengeluaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp233 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas subsidi sebesar Rp116 triliun dan pembayaran kompensasi sekitar Rp116,9 triliun.
Perkembangan kedua komponen tersebut akan menjadi indikator apakah penurunan ketergantungan terhadap bahan bakar benar-benar mulai mengurangi beban negara dalam menjaga keterjangkauan harga energi.
