Pasardana.id - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data realisasi investasi Indonesia pada Semester I Tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen (Year-on-Year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan berhasil menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia, meningkat 15 persen (YoY).
Angka capaian realisasi investasi ini telah memenuhi 49,5 persen dari target investasi nasional tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Sedangkan secara triwulanan, pada Triwulan II Tahun 2026 realisasi investasi tercatat sebesar Rp511,8 triliun, meningkat 7,1 persen (YoY) dan menyerap 742.293 tenaga kerja Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga meskipun dunia masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, dan perubahan lanskap perdagangan internasional.
"Di kuartal kedua ini untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir Tiongkok investasinya lebih agresif melalui Hongkong sehingga posisi pertama dari PMA (Penanaman Modal Asing) di kuartal kedua ini ditempati oleh Hongkong dengan USD5 miliar," jelas Menteri Rosan, dalam keterangan pers, Jumat (17/7/2026).
Realisasi investasi asing pada Triwulan II Tahun 2026 dipimpin oleh Hong Kong, RRT, kemudian disusul Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Malaysia.
Kelima negara tersebut berkontribusi sebesar 79,6 persen terhadap total investasi asing yang masuk ke Indonesia.
Pada periode ini, realisasi PMA tercatat sebesar Rp257,7 triliun (50,4 persen), sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp254,1 triliun (49,6 persen).
Dari sisi lokasi investasi, pada Triwulan II Tahun 2026 investasi di luar Pulau Jawa juga tetap mendominasi dengan nilai Rp256,5 triliun (50,1 persen), sedangkan investasi di Pulau Jawa mencapai Rp255,3 triliun (49,9 persen).
Hal itu menunjukkan semakin meratanya penyebaran investasi di berbagai wilayah Indonesia.
Adapun lima provinsi dengan realisasi investasi terbesar adalah DKI Jakarta (Rp94,9 triliun), Jawa Barat (Rp61,3 triliun), Maluku Utara (Rp40,2 triliun), Jawa Timur (Rp40,1 triliun), dan Sulawesi Tengah (Rp36,6 triliun).
Sementara itu, total realisasi investasi Semester I Tahun 2026, untuk PMA mencapai Rp507,6 triliun atau 50,2 persen, sedangkan PMDN sebesar Rp502,9 triliun atau 49,8 persen.
Sedangkan, dari sisi persebaran wilayah, luar Pulau Jawa mencapai Rp507,8 triliun (50,2%), lebih tinggi dibandingkan investasi di Pulau Jawa sebesar Rp502,8 triliun (49,8%).
Berdasarkan sektor usaha, realisasi investasi Semester I Tahun 2026 masih didominasi oleh Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, diikuti Jasa Lainnya, Pertambangan, Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, serta Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran.
Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sebagai strategi utama transformasi ekonomi nasional.
Pada Semester I Tahun 2026, realisasi investasi sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional.
Investasi hilirisasi masih didominasi oleh komoditas mineral, khususnya bauksit, nikel, tembaga, besi baja, dan pasir silika, yang menjadi penggerak peningkatan nilai tambah industri nasional.
“Realisasi investasi di bidang hilirisasi untuk triwulan kedua ini angkanya Rp152,7 triliun atau meningkat 5,7% (YoY), dan total realisasi investasinya ini hampir mencapai 30% atau 29,8% dari total realisasi investasi di triwulan kedua tahun 2026. Kalau kita lihat biasanya itu nikel yang menjadi nomor satu. Nah ini ada shifting, bauksit sekarang menjadi nomor satu. Karena memang ada beberapa pembangunan bauksit, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun luar negeri, sehingga bauksit untuk pertama kalinya mengambil tempat nomor satu. Tapi harapannya tetap ingin mendorong hilirisasi turunan dari kelapa sawit dan lain-lainnya,” papar Menteri Rosan.
Menteri Rosan menegaskan, pemerintah akan terus menjaga momentum investasi melalui penyederhanaan perizinan berusaha, penguatan ekosistem investasi, percepatan pembangunan kawasan industri dan hilirisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada investor.
