Pasardana.id - Pemerintah Indonesia resmi memperbarui Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai langkah strategis dalam merespons
pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan munculnya berbagai model bisnis baru.
Pembaruan yang diumumkan pada Kamis (23/4) ini mencakup sejumlah sektor
penting seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), aset kripto,
hingga teknologi terkait perubahan iklim.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan
bahwa pembaruan KBLI bertujuan untuk mengakomodasi sektor-sektor strategis
yang sebelumnya belum terpetakan secara komprehensif dalam sistem klasifikasi
nasional.
Dalam pembaruan ini, sektor ekonomi digital, artificial intelligence ,
hingga aset kripto telah masuk dalam klasifikasi terbaru, ujar Airlangga dalam
konferensi pers di kantor Kementerian Investasi di Jakarta, Kamis (23/4).
Ia menambahkan, bahwa struktur klasifikasi tersebut telah diselaraskan dengan
standar industri global guna memperkuat daya saing Indonesia di pasar
internasional.
Dalam implementasinya, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk
menyesuaikan data usaha mereka dengan KBLI terbaru.
Proses sinkronisasi akan dilakukan secara otomatis melalui sistem perizinan
terintegrasi Online Single Submission (OSS), sehingga tidak memerlukan
prosedur yang kompleks.
Salah satu poin penting dalam pembaruan ini adalah dimasukkannya kategori
Kepialangan Aset Keuangan Digital dengan kode KBLI 66123.
Klasifikasi ini mencakup kegiatan yang memfasilitasi perdagangan aset keuangan
digital, termasuk kripto, di mana pelaku usaha dapat melakukan transaksi di
bursa atas nama nasabah atau pihak lain.
Kehadiran kategori ini dinilai memberikan kejelasan hukum dan operasional bagi
pelaku industri aset kripto di Indonesia.
Sinyal Kuat Keseriusan Pemerintah RI
Menanggapi kebijakan tersebut, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyambut
positif langkah pemerintah yang dinilai semakin memberikan legitimasi terhadap
industri kripto di dalam negeri.
Pembaruan KBLI ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah semakin serius dalam
mengakomodasi perkembangan industri aset kripto. Dengan adanya klasifikasi
yang lebih jelas, pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan bisnisnya
sekaligus membuka ruang pertumbuhan yang lebih luas bagi inovasi di sektor
ini, ujar Calvin, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4).
Ia juga menambahkan, bahwa pengakuan resmi dari negara melalui KBLI akan
mempermudah berbagai pihak, baik perusahaan maupun proyek berbasis kripto,
dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
Kejelasan regulasi seperti ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelaku
industri, tetapi juga mendorong masuknya investasi baru serta mempercepat
adopsi teknologi blockchain secara lebih luas, lanjutnya.
Sebagai informasi, KBLI sendiri merupakan acuan penting yang digunakan untuk
mengklasifikasikan bidang usaha di Indonesia, sekaligus mempermudah pelaku
usaha dalam menentukan kategori bisnis mereka.
Dengan pembaruan ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha
yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Di sisi lain, kontribusi industri aset kripto terhadap penerimaan negara juga
terus menunjukkan tren positif.
Tercatat, pajak dari transaksi kripto telah mencapai Rp1,96 triliun sepanjang
periode 2022 hingga Februari 2026.
Angka ini mencerminkan potensi besar sektor kripto sebagai salah satu sumber
pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Dengan masuknya sektor kripto ke dalam KBLI terbaru, langkah ini dinilai
sebagai fondasi penting dalam memperkuat ekosistem industri digital nasional
sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah transformasi ekonomi
global.
