Pasardana.id Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota
Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang
Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari,
mencabut izin PT BPR Pembangunan Nagari yang beralamat di Simpang Gudang Desa
Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi
Sumatera Barat.
Pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari merupakan bagian dari tindakan
pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta
menjaga kepercayaan masyarakat.
Pada tanggal 5 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari
dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.
Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2026, OJK menetapkan PT BPR Pembangunan
Nagari dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK
telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR
Pembangunan Nagari untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi
permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023
tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat
dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Pembangunan Nagari tidak
dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud.
Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) Nomor 46/ADK3/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Cara
Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Pembangunan Nagari, LPS menetapkan cara
penanganan BDR PT BPR Pembangunan Nagari dengan melakukan likuidasi dan
meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari.
Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK
tersebut di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari.
Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan
melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK mengimbau kepada
nasabah PT BPR Pembangunan Nagari agar tetap tenang karena dana masyarakat di
Perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
tulis Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra seperti dilansir dalam
siaran pers OJK, Rabu (01/4).
