Pasardana.id Pemerintah kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp100 miliar
untuk percepatan pemulihan ekonomi dan social kepada korban bencana alam di
Sumatra.
Bantuan gelombang kedua ini telah disalurkan di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh
Timur pada Senin (16/3) dan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri
(Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
"Dana stimulan ekonomi, jatah hidup (jadup), dan bantuan lainnya akan
meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika dana itu dibelanjakan, perputaran
ekonomi di daerah juga akan ikut bergerak," ujar Kepala Posko Wilayah Satgas
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA.
Meski bantuan mengalir, Safrizal mewanti-wanti pemerintah daerah untuk segera
menuntaskan pendataan rumah yang masih belum lengkap.
Ia mendorong Pemda membentuk tim khusus agar proses pembangunan hunian tidak
terhambat akibat data yang tidak valid.
"Pembangunan hunian tidak dapat dilaksanakan apabila data belum tersedia
secara valid. Kami dorong Pemda segera turunkan tim ke lapangan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito menegaskan, bahwa akurasi data
adalah harga mati.
Menurut dia, kualitas pendataan menjadi instrumen paling krusial yang
menentukan seberapa cepat dukungan keuangan negara bisa menyentuh masyarakat
terdampak.
Tito berharap, selain membantu penanganan pascabencana, bantuan tersebut dapat
memulihkan perekonomian masyarakat terdampak.
Terlebih, pascabencana pertumbuhan ekonomi seperti di Provinsi Aceh masih
belum sepenuhnya pulih.
Karena itu, diperlukan berbagai upaya pemulihan, termasuk melalui penyaluran
bansos.
Sebagai informasi, bansos ini terdiri dari Bantuan Isian Hunian (BIH) Rp31,47
miliar, Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) Rp52,45 miliar, serta Jaminan
Hidup (Jadup) Rp52,98 miliar bagi warga terdampak.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
