Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa debitur bank
yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan (Tipibank) dapat
dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Komitmen OJK menegakkan ketentuan tersebut, terlihat dalam perkara tindak
pidana perbankan pada PT BPR Duta Niaga Pontianak yang telah memperoleh
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pada 6 Februari 2026.
Perkara tersebut bermula dari hasil pengawasan OJK yang ditindaklanjuti
melalui pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.
Debitur terbukti dengan sengaja menyebabkan atau turut serta membantu
perbuatan anggota Direksi sehingga terjadi pencatatan palsu dalam pembukuan,
laporan kegiatan usaha, dokumen, maupun laporan transaksi atau rekening bank,
termasuk melalui penerimaan fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a dalam pasal
14 angka 54 bagian kedua mengenai Perbankan Bab IV Perbankan UU RI Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang dibacakan tanggal 6
Februari 2026 atas perkara Nomor: 450/Pid.Sus/2025/PN Ptk untuk tersangka Sdr.
AS dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan perkara Nomor
449/Pid.Sus/2025/PN Ptk untuk tersangka Sdr. HS dipidana penjara selama 1
(satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah). Selain debitur, pegawai BPR tersebut juga dinyatakan terbukti
bersalah.
Sdr. ZB selaku Direktur Utama dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun
dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan Sdr. DD
selaku Direktur Operasional dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam)
bulan serta denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Penegakan hukum ini menjadi bentuk komitmen dalam menjaga integritas industri
perbankan serta memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja
menyalahgunakan fasilitas pembiayaan perbankan. Masyarakat diimbau untuk
selalu bertindak jujur dan transparan dalam mengajukan fasilitas kredit serta
menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, tulis Kepala
Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK - M. Ismail Riyadi
dalam siaran pers OJK, Minggu (15/3).
