Pasardana.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik sebanyak 22 pejabat baru Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu).
Bersamaan dengan itu, Menkeu Purbaya juga melantik tiga pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), satu pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan satu orang pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).
Keseluruhan, totalnya ada 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) baru di lingkungan Kemenkeu.
Menkeu Purbaya menyampaikan dalam pelantikan tersebut, bahwa kepercayaa negara kepada para pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya sesuai Amanah yang diberikan.
Selain itu, Menkeu menegaskan, bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan merupakan tugas negara dan bentuk kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.
“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” ujar Menkeu Purbaya, dikutip Kamis (29/1).
Ia juga menegaskan, pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri.
Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global.
Menkeu Purbaya juga meminta seluruh jajaran Kemenkeu, khususnya Bea Cukai, harus berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang bersaing secara tidak fair.
Menkeu Purbaya meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan secara bersih dan profesional demi kepentingan negara.
“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair, karena masuknya ilegal. Sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” tandasnya.
