Pasardana.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
mendapat tugas untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,
seperti solar maupun Pertalite, untuk Papua.
Adapun perintah tugas ini datang langsung dari Menteri Bahlil Lahadalia yang
diungkapnya ketika Rapat kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI, pada Kamis
(22/1).
"Saya minta sejak keluar dari sini (ruang Komisi XII), satu minggu ke depan,
tambah itu yang PSO (BBM subsidi), terus nggak boleh ada kekurangan cadangan
di Papua, ucap Bahlil.
Tak hanya untuk Papua, Bahlil juga meminta kepada BPH Migas untuk memberi
tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Aceh.
Jadi tolong, Papua, Aceh, itu wilayah-wilayah yang sangat mencintai NKRI. Jadi
tolong, sebagai aparat negara, kita harus mampu memberikan yang terbaik, kata
Bahlil.
BBM PSO adalah mandat pemerintah kepada Pertamina untuk menyediakan dan
mendistribusikan BBM dengan harga yang ditetapkan, demi kepentingan publik,
dalam hal ini Pertalite (Rp10 ribu per liter) dan biosolar (Rp6.800 per
liter).
Sebelumnya, dalam rapat tersebut, bahlil mendapat keluhan dari anggota Komisi
XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew terkait antrean panjang pembelian BBM di
Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Cheroline menyampaikan, bahwa BPH Migas pada November 2025 mengabulkan
permohonan untuk menambah kuota BBM bersubsidi dari 10 kiloliter (KL) menjadi
15 KL.
Akan tetapi, lanjut dia, penambahan tersebut hanya berlangsung selama 2 pekan.
Antrean panjang yang terjadi bertahun-tahun hanya putus 2 minggu. Kemudian,
(antrean panjang) lanjut lagi sampai hari ini, kata anggota dari Komisi yang
membidangi sektor ESDM tersebut.
Karena itu, dirinya meminta kepada Bahlil, agar kuota BBM bersubsidi dapat
ditambah menjadi 15 KL secara permanen, serta menambah jumlah SPBU yang
menjual BBM PSO dari 2 SPBU menjadi 3 SPBU.
Di Manokwari, hanya 2 SPBU saja yang PSO. Kami minta ditambahkan menjadi 3,
kemudian kuota BBM-nya juga dinaikkan dari 10 KL menjadi 15 KL per hari, ucap
Cheroline.
