Pasardana.id - PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (Perseroan) (IDX:
BUVA) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material
sehubungan Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMHMETD) II (Right Issue).
Melansir keterbukaan informasi BEI, Selasa (20/1) disebutkan, Perseroan
berencana untuk melakukan PMHMETD II dalam jumlah sebanyak-banyaknya
50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham baru atau sebesar maksimum 203,11%
(dua ratus tiga koma satu satu persen) dari jumlah seluruh saham yang
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan
Informasi ini diterbitkan, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan
dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham.
PMHMETD II dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga
memberikan Perseroan tambahan dana untuk mendukung kinerja Perseroan. Apabila
pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu
yang dimiliki olehnya dalam PMHMETD II, maka kepemilikan pemegang saham
Perseroan tersebut akan terkena dilusi dengan persentase maksimum sebesar
67,01% (enam puluh tujuh koma nol satu persen) dari jumlah kepemilikan
sahamnya di Perseroan, tulis Rian Fachmi selaku Corporate Secretary BUVA.
Ditambahkan, seluruh dana hasil PMHMETD II (setelah dikurangi biaya emisi)
akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha dan/atau untuk
pembayaran atas kewajiban Perseroan dan/atau anak usaha.
Apabila sebagian atau seluruh dana hasil PMHMETD II ini digunakan untuk
transaksi yang merupakan transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau
transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut peraturan yang berlaku
di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan akan mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana relevan.
Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam
prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II yang akan disediakan
kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Adapun Perseroan akan melaksanakan PMHMETD II setelah diperolehnya persetujuan
dari RUPLSB dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia.
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal
persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II sampai dengan efektifnya
pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam
melaksanakan rencana PMHMETD II, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang
saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 26
Februari 2026, tandasnya.
