Pasardana.id Banyak dana milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di
perbankan.
Bahkan, hingga Agustus 2025, jumlahnya mencapai Rp233,11 triliun.
Besaran angka tersebut, lebih tinggi dari posisi Agustus tahun sebelumnya,
yang tercatat sebesar Rp192,57 triliun.
"Transfernya kalau kita lihat tetap tinggi tapi belanjanya lambat sehingga
dana Pemda di perbankan meningkat per Agustus Rp 233,11 triliun," kata Wakil
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin
(22/9).
Lebih lanjut Suahasil mengungkapkan, tingginya simpanan itu terjadi meski
Transfer ke Daerah (TKD) sudah mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari
pagu APBN.
Disampaikan Suahasil, realisasi tersebut naik 1,7 persen dibanding periode
yang sama tahun lalu.
"Tahun lalu Rp 562,1 triliun, tahun ini Rp 571,5 triliun. Namun, kita melihat
bahwa belanja daerah itu lebih lambat dari dibandingkan tahun lalu," ujarnya.
Sementara itu, dirinya juga menyoroti sejumlah pos belanja daerah yang malah
turun.
Belanja pegawai lebih rendah 1,5 persen dibanding tahun lalu.
Belanja barang dan jasa turun 10,6 persen, sedangkan belanja modal anjlok
hingga 32,6 persen.
"Memang tahun ini ada pergantian pemimpin daerah banyak, bisa jadi ini ada
perlambatan karena ada pergantian kepemimpinan juga karena ada kebijakan
pencadangan yang kita keluarkan lewat Inpres Nomor 1/2025 tapi salur TKD-nya
lebih tinggi," jelas Suahasil.
Karena itu, dirinya mendesak kepada Pemda untuk mempercepat realisasi belanja
pada tiga bulan terakhir tahun ini.
"Jadi kita harap daerah akan terus mendorong akselerasi belanja agar APBD
mampu beri stimulus bagi perekonomian di daerah bersama-sama dengan APBN,"
tandasnya.
