Pasardana.id Pemerintah diminta untuk menjaga keberlangsungan usaha dan
menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin hari semakin
meluas.
Permintaan tersebut diusulkan langsung oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), Shinta Kamdani.
Ia pun menyoroti pentingnya akses pembiayaan yang mudah bagi pelaku usaha,
mengingat suku bunga di Indonesia dinilai masih tinggi.
Menurut Shinta, kondisi ini dianggap berpengaruh terhadap keberlangsungan
usaha, akuntabilitas, serta kapasitas produksi, yang pada akhirnya dapat
berdampak pada peningkatan risiko PHK.
Ini juga menjadi satu bagian untuk keberlangsungan daripada usaha menjaga
akuntabilitas dan menurunkan kapasitas produksi serta sekali lagi mencari
caranya untuk mengurangi gelombang PHK, sebut Shinta dalam konferensi pers di
kantor Apindo, Jakarta, Selasa (29/7).
Kata Shinta, pihaknya juga menekankan perlunya stimulus untuk menekan beban
biaya usaha, seperti pengurangan beban biaya, termasuk subsidi energi dan
jaminan sosial bagi industri yang terdampak.
Kami juga menekankan diberinya stimulus untuk mengurangi level cost dan
biaya energic seperti subsidi dengan BPJS Kesehatan dari sektor terdampak
serta skema energi terjangkau melalui diskon untuk listrik dan subsidi gas
untuk industri hingga skema EBT seperti PLTS atap dengan skema net metering
, lanjutnya.
Shinta berharap, melalui berbagai kebijakan ini, iklim usaha dapat tercipta
dengan kompetitif dan inklusif, yang pada akhirnya bisa menjadi fondasi utama
bagi pembangunan ekonomi nasional, perluasan lapangan kerja, dan membantu
industri yang telah terdampak PHK.
Jadi, rangkaian kebijakan ini menjadikan komitmen kami dalam menciptakan
dimensi setiap usaha yang lebih kompetitif, lebih inklusif dan juga menjadi
fondasi utama dari segi pengolahan di komunitas nasional dan di ruasan
lapangan pekerjaan, tuturnya.
