Lobi Trump Soal Kebijakan Tarif, Menko Airlangga Merapat ke AS

Pasardana.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump 'menghadiahkan' Indonesia dengan tarif impor sebesar 32 persen. Dan ini bakal mulai berlaku resmi pada 1 Agustus 2025 mendatang.

Sebagaimana diketahui, jumlah tarif itu tidak berubah dari awal pengumuman tarif resiprokal Trump pada April yang lalu.

Sementara, dari Pemerintah Indonesia sendiri telah mengupayakan berbagai negosiasi perdagangan demi mengurangi besaran tarif impor.

Salah satunya adalah rela dibanjiri impor komoditas energi dan pertanian dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan.

Terkait penerapan besaran kebijakan tarif tersebut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Haryo Limanseto mengungkapkan, bahwa pemerintah pantang mundur dalam bernegosiasi terkait dengan kebijakan tarif tersebut.

Dia bilang, pemerintah akan terus berusaha melakukan negosiasi dengan pihak AS, khususnya bagian administratif Trump di Washington.

Haryo juga menginformasikan jika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah terbang langsung ke AS untuk memimpin negosiasi tersebut.

Menko perekonomian Airlangga terbang langsung dari Brasil usai mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT BRICS.

"Menko perekonomian Pak Airlangga, sebagaimana kita ketahui beberapa hari ini mendampingi Pak Presiden Prabowo di KTT BRICS ya di Brasil. Nah, kemudian setelah keluarnya pengumuman atau pernyataan dari pemerintah Amerika Serikat tersebut beliau dengan seizin Pak Prabowo melanjutkan perjalanannya ke Amerika Serikat," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta Pusat, Rabu (9/7).

Di AS, Menko Airlangga dijadwalkan menemui 3 pejabat tinggi Negeri Paman Sam untuk melanjutkan negosiasi.

Ketiganya adalah Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan) Howard Lutnick, Secretary of Treasury (Menteri Keuangan) Scott Bessent, dan pimpinan United States Trade Representative (Kantor Perdagangan AS) Ambassador Jamieson Greer.

"Nah kedatangan Pak Airlangga di AS dijadwalkan ini akan bertemu dengan Secretary of Commerce Lutnick, kemudian Bessent, dan dengan USTR, Greer," tuturnya.

Haryo bilang, pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung 1 sampai 3 hari ke depan. Dia menambahkan, tim negosiasi Indonesia sudah berada di AS selama sepekan dan terus berkomunikasi dengan pihak AS.

Meskipun, negosiasi sebenarnya sudah dilakukan sejak awal April lalu. Dan sebagai rayuan terhadap negosiasi kebijakan tarif ini, Indonesia sendiri telah menandatangani kesepakatan untuk memborong komoditas Amerika Serikat (AS) mulai dari gandum hingga energi demi menahan ancaman tarif impor 32% yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Sementara itu, agar tarif resiprokal bisa diturunkan, ada perjanjian pembelian produk-produk AS yang diteken sektor bisnis Indonesia sebagai tawaran utama kepada Washington.

Pemerintah berharap, defisit neraca dagang AS terhadap Indonesia bisa segera berbalik dengan langkah ini.

"Semua transaksi yang bisa dilaksanakan sebelum pengumuman tadi ini menjadi sweetener, bahwa disampaikan bahwa defisit itu sudah malah melebihi dari defisit yang disampaikan Amerika Serikat," ungkap Haryo.

Meski begitu, dirinya belum merinci berapa nilai total dan detail perjanjian bisnis yang sudah disepakati para pengusaha Indonesia dengan pihak AS.

Namun ia memastikan sejumlah perusahaan besar sudah menandatangani nota kesepahaman.

Di antaranya PT Pertamina untuk impor energi, FKS Group dan PT Sorini Agro Asia Korindo untuk impor jagung.

Selain itu juga ada Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk impor kapas, dan Asosiasi Produsen Tepung Indonesia untuk impor gandum dari AS.

Namun Haryo enggan berspekulasi soal seberapa besar dampak kesepakatan ini terhadap kebijakan tarif Trump.

Ia hanya memastikan, pemerintah Indonesia terus melanjutkan perundingan dan menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra dagang strategis di kancah internasional.

"Perundingan ini masih tetap berlangsung, diskusi ini dan kita akan menonjolkan atau mengutamakan pihak Amerika Serikat bahwa Indonesia adalah negara yang strategis dalam perdagangan internasional. Jadi kita berharap mendapatkan semacam kesepakatan yang lebih baik dari yang ada sekarang," pungkasnya.