Buat Infrastruktur Baru, Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp16 Triliun

Pasardana.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, bahwa pagu indikatif OIKN pada 2026 senilai Rp 5,05 triliun.

Untuk itu, guna mendukung kelanjutan proyek Multi Years Contract (MYC) dan pembangunan infrastruktur baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pihaknya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun.

Dari jumlah yang diajukan ini, maka total anggaran OIKN pada 2026 menjadi Rp 21,18 triliun.

Basuki bilang, bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri keuangan, Sri Mulyani melalui Surat Kepala Otorita IKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 pada 4 Juli 2025.

Pagu indikatifnya baru 5 sehingga kita membutuhkan 16,13, katanya saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa, 8 Juli 2025.

Basuki menjelaskan, bahwa anggaran OIKN sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025 lalu untuk periode 2025-2028.

Rinciannya, tahun 2025 sebesar Rp 14,40 triliun, tahun 2026 sebesar Rp 17,08 triliun, tahun 2027 sebesar Rp 14,64 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp 2,68 triliun.

"Anggaran Otorita IKN hingga tahun 2028 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden, sudah lama sejak Januari, itu adalah Rp 48,80 triliun," ungkapnya.

Selain pembangunan infrastruktur dasar, Basuki juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Proyek hunian tersebut terdiri dari 8 menara rumah susun dan 109 rumah tapak (landed house).

Untuk KPBU, sekarang tinggal menunggu tanda tangan Bu Menteri Keuangan untuk availability payment -nya. Semua sudah diproses. Landed house oleh Intiland dan 8 tower itu oleh Nindya Karya, jelasnya.

Untuk proyek ini, Basuki menyebut pihaknya mengacu pada referensi finansial berdasarkan proyek sebelumnya.

"Karena referensinya dari rusun yang kita bikin dan RTJM yang sudah ada. Itu referensi keuangan FS-nya dia. Kalau kurang, baru APBN," ujarnya.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, tambahan anggaran itu akan berfokus pada ruang lingkup proyek baru, seperti pembangunan gedung yudikatif dan legislatif.

Ruang lingkupnya adalah pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan. Kemudian jalan di sekitar kawasan pusat pemerintahan, embung, serta sistem air minum, ungkapnya.

Berdasarkan keterangan resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga 2028 sebesar Rp 48,8 triliun.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendanai sejumlah pembangunan strategis tahap kedua, menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang.