Pengamat Ungkap Sejumlah PR yang Bakal Dihadapi Bulog

Pasardana.id - Perum Bulog tengah memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Pasalnya, stok beras negara yang ada di gudang saat ini mencapai 4 juta ton.

Untuk diketahui, stok beras di gudang Bulog menembus 4 juta ton pada 29 Mei 2025.

Dari jumlah itu 2,4 juta ton di antaranya berasal dari serapan gabah/beras produksi domestik. Sisanya adalah sisa stok beras akhir tahun lalu, yang sebagian besar berasal dari impor.

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu, (1/6) mengatakan, PR besar itu muncul karena pada dasarnya beras adalah komoditas yang tidak tahan lama. Idealnya, beras hanya disimpan selama empat bulan.

Lebih dari itu, dia menambahkan, bahwa beras harus segera disalurkan untuk menghindari potensi penurunan mutu, bahkan rusak.

Beras yang disimpan di gudang sebagai stok mati/stok statis memerlukan perawatan rutin. Kian lama penyimpanan, kian besar biaya perawatan. Ini akan membebani Bulog sebagai korporasi, terang dia.

Tak hanya itu, PR lain adalah bagaimana menyalurkan stok beras yang jumbo ini dari gudang Bulog.

Khudori menyebut, saat ini setidaknya ada ratusan ribu ton beras berusia 9-14 bulan dan puluhan ribu ton berusia lebih 14 bulan.

Oleh karena itu, agar tidak turun mutu dan susut volume, bahkan rusak, beras itu perlu segera disalurkan.

Maka, dengan sisa waktu penyaluran hanya tujuh bulan, Bulog harus menyalurkan setidaknya 400 ribu ton beras setiap bulan.

Angka ini merupakan tantangan besar, mengingat sepanjang sejarahnya, Bulog jarang mencapai angka penyaluran 400 ribu ton per bulan untuk operasi pasar, bantuan, dan lainnya, sebut dia.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, 27 Maret 2025.

Dimana, dalam Inpres tersebut, outlet beras Bulog terbentang luas, mulai dari SPHP; bantuan pangan, termasuk bantuan pangan luar negeri; tanggap darurat bencana; untuk TNI/ASN/Polri dan program Makan Bergizi Gratis; serta CBP pemda, bahkan untuk bansos.

Menurut Khudori, agar bisa dieksekusi, regulasi ini perlu segera ditindaklanjuti lebih konkret dalam bentuk aturan turunan oleh kementerian/lembaga.

Regulasi turunan itu guna memastikan ada outlet beras Bulog dalam jumlah besar, setidaknya 2,8 juta ton. Penyaluran ini sekaligus untuk meredam, syukur-syukur bisa menurunkan, harga beras (medium dan premium) yang sudah berbulan-bulan nangkring di atas HET, tukasnya.