Pasardana.id - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus
meningkatkan peran kawasan industri sebagai pilar utama dalam pembangunan
ekonomi nasional.
Guna mencapai sasaran tersebut, diperlukan dukungan kebijakan strategis yang
inklusif dan berkelanjutan.
Selama ini kawasan industri telah menjadi katalisator bagi masuknya investasi
hingga penumbuhan dan pemerataan sektor industri di berbagai daerah. Ini
artinya menunjukkan peran vital kawasan industri dalam mendongkrak ekonomi
nasional, kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam
keterangan resminya di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Saat memberikan sambutan penutupan Musyawarah Nasional IX Himpunan Kawasan
Industri Indonesia (HKI) di Jakarta, Rabu (18/6), Menperin mengemukakan, salah
satu kebijakan yang dapat memacu daya saing kawasan industri adalah
pemberlakuan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri.
Sebab, kebijakan ini terbukti mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan
efisiensi operasional bagi pelaku industri di kawasan industri.
Apalagi, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, bahwa industri wajib berlokasi di kawasan industri. Hal ini
tentu akan membawa manfaat bagi industri yang beroperasi di kawasan industri
karena adanya ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, termasuk dalam
pasokan bahan baku energi, tuturnya.
Namun demikian, Menperin mengakui, dalam pelaksanaan kebijakan HGBT bagi
industri masih ditemui kendala di lapangan.
Padahal, pemberlakukan kebijakan ini sudah ditegaskan dan diperkuat dalam
Perpres, bahwa HGBT terus dilanjutkan, tetapi dalam implementasinya belum
berjalan optimal di seluruh kawasan industri, ujarnya.
Bahkan, pembahasan mengenai HGBT untuk industri sudah mencapai kesepakatan
bersama di antara kementerian terkait.
Semua kementerian yang terkait sudah sepakat, dan tidak ada dispute, di antara
Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, dan Menteri keuangan,
tidak ada dispute, semua butir aturan yang ada di Perpres sudah disepakati
bersama, tegasnya.
Menperin juga tak menampik bahwa tingginya harga gas industri masih menjadi
masalah klasik yang harus dicari solusi komprehensif bersama para pelaku
industri dan pengelola kawasan industri.
Masalah gas ini memang menjadi masalah klasik yang terus menerus ada, dan
penyelesaiannya tidak pernah tuntas, imbuhnya.
Menperin berharap, dengan ditetapkannya kelanjutan HGBT oleh Presiden Prabowo
Subianto, proses pelaksanaannya dapat segera diterapkan dengan lebih baik dan
menyeluruh oleh industri. Hal ini, sebagai upaya agar persoalan gas tidak
berlarut dan tidak menjadi momok bagi industri.
Saat HKI selalu bertanya bagaimana bisa memastikan bahwa gas itu tersedia,
saya akan perjuangkan itu, imbuhnya.
Selain itu, Kemenperin juga membuka ruang partisipasi aktif dari para pelaku
kawasan industri untuk menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan
zaman.
Kami mengundang HKI untuk menyusun rancangan Undang-Undang Kawasan Industri,
sebagai upaya memperkuat kerangka hukum dan tata kelola kawasan industri
nasional, imbuhnya.
Menurut Menperin, pentingnya penguatan regulasi kawasan industri melalui
pembentukan kerangka hukum yang lebih modern dan responsif.
Undang-undang ini akan menjadi fondasi hukum dalam pengembangan kawasan
industri yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan
global, tuturnya.
