Layanan Transaksi Bermasalah, Direktur IT Bank DKI Dipecat

Pasardana.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono dari jabatannya.

Langkah tegas ini diambil Gubernur Pramono atas masalah gangguan layanan transaksi perbankan Bank DKI yang tengah dikeluhkan nasabah.

"Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," ujar Pramono dikutip dari akun Instagram @pramonoanungw, Selasa (8/4).

Saat menggelar rapat bersama direksi Bank DKI, Pramono juga akan melaporkan masalah ini ke Bareskrim Polri.

Menurutnya, masalah gangguan layanan Bank DKI ini sudah sungguh keterlaluan.

"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan," tegasnya.

Dirinya pun melarang semua jajaran Pemprov DKI ikut campur atau menghalangi penyelesaian masalah gangguan layanan Bank DKI.

"Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam," sambung Pramono.

Pramono secara tegas menekankan, bahwa semua tindakan yang merugikan masyarakat harus menerima konsekuensinya.

Dia bilang, tidak ada satupun pejabat Pemprov DKI maupun BUMD DKI yang kebal hukum.

"Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu," tandasnya.

Sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, sejak 29 Maret lalu, sistem pengamanan internal bank DKI secara otomatis mendeteksi adanya gangguan dan langsung mengaktifkan fitur pemeliharaan sistem keamanan.

Aktivasi pemeliharaan sistem tersebut berdampak pada masalah yang dialami nasabah, seperti tak bisa melakukan transfer antarbank dan transaksi pembayaran menggunakan QRIS lewat aplikasi JakOne Mobile.

Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam konferensi pers- nya mengatakan, bahwa saat ini, pemulihan sistem masih berjalan.

Agus mengungkapkan, saat ini nasabah sudah bisa bertansaksi lewat 750 unit ATM yang beroperasi dan tersebar di berbagai titik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Termasuk di kantor kelurahan dan kecamatan, pusat perbelanjaan, stasiun, terminal, dan lokasi-lokasi publik lainnya.

"Adapun pemulihan layanan lainnya, akan segera menyusul sesuai dengan kesiapan sistem dan pengujian keamanan sistem yang saat ini sedang terus berlangsung," ungkap Agus.