Pasardana.id - Perusahaan yang menjadi aplikator ojek online atau ojol,
diminta untuk menurunkan persentase potongan biaya layanan menjadi hanya 10%.
A
Adapun permintaan ini diutarakan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Adian
Napitupulu, dimana menurut dia, para aplikator ini tidak berkontribusi besar
dalam menjamin keberlangsungan operasi mitra driver.
Adrian berharap, sambil menunggu Revisi Undang-Undang Tentang Perubahan UU No.
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), ada perubahan
untuk persentase potongan ongkos ojol.
"Jika diizinkan, sambil kita, sambil menunggu proses revisi UU, memungkinkan
tidak ini kita jadikan kesimpulan untuk kita sampaikan pada Menteri
Perhubungan (Dudy Purwaghandi) agar tarifnya diturunkan lagi jadi 10%," ujar
Adian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama operator transportasi
daring di Senayan, Jakarta, Rabu (5/3) siang.
Adrian melihat, tarif layanan aplikator ini terus mengalami kenaikan.
Dari yang semula 10%, lalu ke 15%, hingga akhirnya saat ini di atas 20%.
Padahal, kata dia, peran aplikator sendiri tidak terlalu besar bagi
keberlangsungan operasional para driver.
"Kenapa (diturunkan)? Nggak punya tanggung jawab apa-apa, nggak punya pool,
nggak punya montir, nggak urus tertangkap, nggak apa-apa, segala macem, tiba-
tiba dapat 20%. Kalau kita tidak atur ini, percayalah kita baik pada mereka,
tapi berlaku tidak adil pada perusahaan angkutan yang lain," ujarnya.
Karena itu, dirinya mengusulkan agar rekomendasi penurunan tarif menjadi 10%
ini bisa diproses paling tidak hingga revisi UU LLAJ ini selesai. Jangan
sampai, besaran persentase tersebut justru semakin membebani para driver ojol.
"Jangan kita biarkan penindasan terhadap sopir ojek itu semakin lama
berlangsung. Rekomendasikan Permen yang mengatur 20% itu diturunkan segera,
karena kita tidak bisa menjamin proses revisi ini akan selesai dalam 2 bulan,
3 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Walau saya berharap selesai dalam 2 bulan
ini," pungkas Adian.
