Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
meminta perusahaan industri pengolahan (manufaktur) dalam negeri untuk
melaporkan data emisi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Hal tersebut sebagai upaya untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca (GRK) yang
dihasilkan perusahaan manufaktur, sehingga visi karbon bersih (net zero
emission /NZE) sektor perindustrian domestik bisa terwujud.
"Upaya tersebut seiring dengan tuntutan global untuk mengurangi emisi gas
rumah kaca dan mencapai target nasional net zero emission pada tahun 2060
atau lebih cepat, serta target net zero emission untuk sektor industri pada
2050," ujar Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)
Kemenperin, Andi Rizaldi di Jakarta, Selasa, (25/3).
Seperti dilansir Antara , Andi mengatakan, penyampaian laporan tersebut juga
sudah ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun
2025, dengan harapan pemerintah dapat memonitor kondisi emisi yang dihasilkan
oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, serta melakukan
pembinaan dalam menjaga kualitas udara.
Andi bilang, penerapan sistem informasi berbasis teknologi seperti SIINas ini
dapat memberikan kemudahan bagi sektor industri untuk melaporkan data emisinya
secara terintegrasi.
Selain itu, sistem ini juga menjadi landasan penting dalam mendukung
penyusunan kebijakan berbasis data yang lebih efektif, seperti kebijakan pasar
karbon, pengadaan barang/jasa ramah lingkungan, dan penerapan Standar Industri
Hijau (SIH).
Perlu diketahui, SE Menperin 2/2025 ini merupakan langkah strategis dalam
memenuhi komitmen pencapaian target Enhanced Nationally Determined
Contribution (ENDC).
Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyebutkan, dalam
ENDC, Indonesia memiliki target penurunan emisi GRK sebesar 31,89 persen
dengan kemampuan sendiri, dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada
tahun 2030.
Dia menambahkan, pengembangan pelaporan data emisi GRK telah dilakukan sejak
tahun 2012.
Namun, dengan hadirnya SIINas, Kemenperin telah mengintegrasikan sistem
pelaporan tersebut sejak tahun 2016.
"Kami ingin mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam
pengembangan dan pelaksanaan pelaporan emisi GRK dan polutan udara, termasuk
pelaku industri, asosiasi, dan direktorat teknis di Kemenperin. Tantangan kita
ke depannya adalah memastikan sistem ini dapat diakses, dipahami, dan
diimplementasikan secara optimal oleh seluruh industri, ujarnya.
