Pemerintah Bakal Beri Sanksi Perusahaan yang Telat Bayar THR

Pasardana.id - Pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerjanya, baik itu pegawai swasta maupun ASN.

Sanksi THR ini bisa berupa denda sebesar 5% dari total THR, atau pun sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

THR merupakan hak yang dijamin oleh peraturan pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pekerja menjelang hari raya.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan, THR untuk ASN biasanya cair sekitar 10 hari sebelum Lebaran.

Jika Idulfitri jatuh padfaua 31 Maret 2025, maka THR ASN diperkirakan akan dibayarkan pada 20-21 Maret 2025.

Namun, tanggal pastinya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

THR untuk pegawai swasta, THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Jika Lebaran jatuh pada 31 Maret 2025, maka THR pegawai swasta harus cair paling lambat 24 Maret 2025.

Kriteria penerima THR meliputi karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta pekerja harian lepas atau freelancer yang telah bekerja minimal satu bulan berturut-turut.

Perhitungan Besaran THR untuk pegawai swasta

1. Karyawan Tetap

- Bagi yang telah bekerja 12 bulan atau lebih, THR sebesar satu bulan gaji.

- Bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung secara proporsional:

(Bulan kerja : 12 bulan) x Gaji bulanan.

2. Karyawan Kontrak

- Karyawan kontrak berhak menerima THR sesuai gaji bulanan. Jika masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungannya sama dengan karyawan tetap.

3. Pekerja Lepas

- Bagi yang bekerja 12 bulan atau lebih, THR sebesar rata-rata upah 12 bulan terakhir.

- Bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung berdasarkan rata-rata upah selama masa kerja.

Sedangkan besaran THR untuk ASN terdiri dari gaji pokok ditambah beberapa komponen tunjangan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di instansi pusat atau daerah.

Bagi penerima pensiun, THR mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, ASN yang berhak menerima THR meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), calon PNS (CPNS), anggota TNI dan Polri, pejabat negara, pensiunan, serta penerima pensiun dan tunjangan.

Hanya saja, ada beberapa kategori ASN yang tidak berhak menerima THR, seperti yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau bertugas di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayarkan oleh instansi penugasan.

Nantinya setelah menerima THR, disarankan untuk mengalokasikannya dengan bijak. Selain untuk kebutuhan Lebaran seperti zakat fitrah, mudik, atau belanja kebutuhan hari raya, sisihkan sebagian untuk membeli asuransi kesehatan atau memenuhi dana darurat.

Dengan begitu, THR tidak hanya menjadi berkah di hari raya, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat pondasi keuangan pribadi.