Pasardana.id - Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) memberlakukan larangan bagi pengecer, termasuk warung, untuk
menjual elpiji 3 kilogram.
Kebijakan ini mulai diberlakukan mulai 1 Februari 2025, bertujuan untuk
memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.
Pada Maret 2025, diharapkan tidak ada lagi pengecer elpiji 3 kg di pasaran.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan, bahwa elpiji 3 kilogram
merupakan barang bersubsidi dari pemerintah.
Oleh karena itu, distribusinya perlu diatur agar tepat sasaran.
"Semua memang harus kami rapikan ya. Elpiji 3 kilogram ini kan ada subsidi di
situ dari pemerintah," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2) lalu.
Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung
menambahkan, bahwa pengecer yang ingin menjual elpiji bersubsidi harus
terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi dari Pertamina.
Karena itulah, penjualan elpiji 3 kilogram melalui pengecer tidak akan
diizinkan lagi.
Sementara itu, bagi pengecer yang berminat menjadi pangkalan dapat mendaftar
melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk
Berusaha (NIB).
Dimana, sistem OSS terintegrasi dengan data kependudukan dari Kementerian
Dalam Negeri, sehingga pendaftaran dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Setelah kebijakan ini diterapkan, distribusi elpiji 3 kilogram akan dilakukan
langsung dari pangkalan ke konsumen, tanpa melalui pengecer.
Imbas dari kebijakan tersebut, harga gas elpiji di pasaran tembus Rp 20.000
per tabung.
Dimana seharusnya, sebesar Rp 12.750 per tabung.
Sementara harga asli elpiji 3 kg tanpa subsidi sebesar Rp 42.750 per tabung.
