Pasardana.id - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
(PPN-DTP) untuk rumah tapak dan rumah susun untuk tahun 2025 resmi
diperpanjang.
Hal ini dipertegas Kementerian Keuangan yang telah menerbitkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025.
PMK tersebut sudah mulai berlaku sejak tanggal 4 Februari 2025. Insentif ini
merupakan kelanjutan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan pada tahun
2023 dan 2024, kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu
(23/2) kemarin.
Disampaikan Dwi, pemerintah memperpanjang insentif perpajakan sektor perumahan
karena sektor ini memiliki efek berganda pada perekonomian.
Pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan
mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, sebut Dwi.
Sementara itu, berdasarkan PMK-13/2025, properti yang mendapatkan insentif ini
yang harga jualnya sampai dengan Rp2 miliar, dengan harga jual paling tinggi
Rp5 miliar.
Rumah tapak atau satuan rumah susun yang penyerahannya dilakukan tanggal 1
Januari sampai 30 Juni 2025 mendapatkan insentif sebesar 100 persen.
Sedangkan penyerahan mulai 1 Juli sampai 31 Desember 2025, mendapatkan
insentif PPN-DTP sebesar 50 persen.
Dwi mencontohkan, jika Tn.A membeli rumah seharga Rp2 miliar pada 14 Februari
2025, maka seluruh PPN-nya ditanggung Pemerintah. Contoh lain, Ny.B membeli
rumah seharga Rp2,5 miliar pada 15 Februari 2025, maka PPN yang harus
ditanggung Ny.B adalah efektif 11 persen dikali Rp500 juta atau sebesar Rp55
juta.
Kebijakan ini tidak berlaku bagi rumah tapak atau satuan rumah susun yang
telah mendapat fasilitas pembebasan PPN. Pemerintah berharap masyarakat dapat
memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah, ujar Dwi.
Karena menurut Dwi, hal ini dapat membuat sektor properti bisa semakin
menggeliat, begitu pula sektor-setor pendukungnya. Sehingga pada akhirnya akan
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini.
