Pasardana.id - Para pengemudi ojek online (driver ojol) akan melakukan
aksi demonstrasi besar-besaran, Senin (17//2).
Rencananya, aksi demo ini akan digelar di depan kantor Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Aksi demo ini dilakukan para driver agar pemerintah memenuhi beberapa
tuntutan, salah satunya adalah soal hak tunjangan hari raya atau THR.
Lily Pujiati, selaku Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI)
mengungkapkan, aksi demo ini akan diikuti oleh ratusan bahkan ribuan driver.
"Jadi, 500 sampai 1.000 driver ojol. Dari jam 10.00 sampai selesai,"
ungkapnya, pada Minggu (16/2).
Dia juga meminta kepada seluruh driver ojol, ketika menjalankan aksi demo
harus mematikan aplikasi.
Artinya, driver ojol ini mesti off bid (setop menarik penumpang).
Anjuran tersebut juga diumumkan kepada driver ojol lain yang bukan hanya di
Jakarta tapi daerah lainnya.
"Sudah kami mengimbau kawan-kawan untuk off bid tanggal 17. Untuk wilayah
Sukabumi, Dumai, Pontianak dan Pangkal Pinang akan off bid massal," ujar
Lily.
Terkait tuntutan para driver ini, Lily menjelaskan, bahwa kalau sistem
fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari
kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan
kurir.
Padahal pengemudi ojol jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi
ekonomi.
"Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi dengan
mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol," terang Lily.
Menurut dia, keuntungan platform diperoleh dengan cara tidak membayar upah
minimum dan hak pekerja lainnya seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan,
jam kerja 8 jam.
Profit platform di satu sisi terus menghidupkan bisnis platform, sementara di
lain pihak justru mematikan kesejahteraan pengemudi ojol, taksol dan kurir.
Ketidakadilan ekonomi ini akibat platform tidak memberikan hak-hak pekerja
seperti yang diatur Undang Undang Ketenagakerjaan.
"Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang
jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya," tegasnya.
Lily menilai fleksibilitas hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha
yang tidak sehat karena setiap platform berlomba untuk menerapkan upah (tarif)
murah sehingga yang menjadi korban dan miskin adalah pengemudi ojol, taksol
dan kurir.
Ia mengatakan, kalau Insentif dari perusahaan platform selama ini tidak
mensejahterakan pekerja platform karena itu semua ternyata memaksa pengemudi
untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketetapan jam kerja 8
jam.
Dia bilang, pengemudi ojol terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih diakibatkan
karena upah (pendapatan) per orderan yang tidak pasti dari hasil perhitungan
algoritma platform yang sepihak menguntungkan platform.
Karena itu, demo yang akan dilakukan ini akan menuntut tegas soal hak THR
untuk para driver ojol.
"Maka Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terus menuntut THR untuk ojol
dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker melalui aksi
ojol 17 Februari tuntut THR ojol di Kemnaker dan juga aksi ojol off bid
(matikan aplikasi) massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari,"
tandasnya.
