Pasardana.id - Setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Senin (10/2) kemarin, manajemen PT Pertamina
(Persero) pun kemudian meresponnya.
"Kita hormati proses yang sedang berjalan oleh aparat hukum," kata Vice
President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, lewat pesan
singkatnya, Senin (10/2).
Adapun penggeledahan tersebut diduga terkait dengan kebijakan atau proyek yang
melibatkan PT Pertamina (Persero).
Kejagung mengungkap duduk perkara kasus dugaan korupsi tata kelola minyak
mentah dan produk kilang Pertamina pada periode 2018 hingga 2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, dugaan kasus
korupsi ini bermula ketika diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun
2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam
Negeri.
"Dengan tujuan PT Pertamina diwajibkan mencari minyak yang diproduksi dalam
negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kontraktor kontrak kerjasama
atau KKKS," ujar Harli di Kejagung, Senin (10/2).
Apabila penawaran dari swasta tersebut ditolak oleh Pertamina, maka hal itu
dapat digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor sebagai salah satu syarat
untuk mendapatkan persetujuan ekspor.
Namun, sambung Harli, dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina yakni
ISJ dan/atau PT KPKP berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu
penawaran dengan berbagai cara.
Pada periode waktu tersebut, kata Harli, seharusnya terjadi ekspor Minyak
Mentah dan Kondensat Bagian Negara atau MMKBN karena terjadi pengurangan
kapasitas intake produksi kilang dengan alasan COVID-19.
"Namun pada waktu yang sama, PT Pertamina malah melakukan impor minyak mentah
untuk memenuhi intake produksi kilang," terang Harli.
Selanjutnya disampaikan, akibat perbuatan itu, minyak mentah yang seharusnya
dapat diolah di kilang digantikan dengan minyak mentah impor.
Harli mengatakan, hal itu merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak bisa
terlepas dari impor minyak mentah.
"Akan dielaborasi selanjutnya dalam proses penyidikan, karena ini masih
penyidikan umum. Penggeledahan ini merupakan salah satu langkah, tindakan yang
dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang," ujarnya.
