Pasardana.id Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan
mengungkap bahwa ada sebanyak 25 eksportir yang diduga telah melakukan
kecurangan dokumen ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO),
selama kurun waktu 2025.
Modusnya adalah underinvoicing atau praktik mencantumkan nilai harga atau
barang transaksi lebih rendah dari nilai atau harga sebenarnya.
Data itu berdasarkan temuan dari operasi gabungan Kemenkeu dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Kami deteksi di tahun 2025 itu ada sekitar 25 wajib pajak pelaku ekspor yang
menggunakan modus yang sama, ucap Bimo setelah konferensi pers di Tanjung
Priok Jakarta Utara, Kamis, (6/11) kemarin.
Bimo juga menyebut, salah satu yang terungkap adalah dengan mengakali dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Dimana, eksportir nakal melaporkan produk ekspor sebagai fatty metter ,
produk yang tak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk kategori barang dengan
larangan dan pembatasan (lartas) ekspor.
Namun setelah diteliti ternyata komoditas yang diekspor adalah produk turunan
CPO yang mestinya kena bea keluar dan ketentuan ekspor.
Kata Bimo, meski masih dalam dugaan, setidaknya total kerugian negara dari
tersebut sekitar Rp 2,08 triliun.
Sedangkan dari sisi pajak, negara rugi Rp 140 miliar.
Lebih lanjut Bimo mengungkapkan, bahwa ini bukan modus baru.
Pada 2021-2024 ditemukan praktik underinvoicing dengan melaporkan ekspor
sebagai komoditas Palm Oil Mill Effluent (POME).
Produk yang semestinya mendapat bea masuk hingga 10 kali lipat, namun diduga
di-underinvoicing.
Dari sisi perpajakannya ketika kami menghitung kembali beban pajak yang harus
diberikan kepada negara, tentu juga sangat berkurang jauh, ujarnya.
Diduga ada sekitar 282 perusahaan yang menggunakan modus fatty matter dan
Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair industri sawit.
Dan, sebanyak 257 di antaranya menggunakan modus POME. Dihitung dari laporan
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nilai totalnya mencapai Rp 45,9
triliun.
