Pasardana.id - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebutkan, bahwa
pemerintah akan menarik kembali kewenangan penerbitan izin tambang pasir
kuarsa dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah pusat.
Kata Bahlil, langkah tersebut disiapkan untuk memperbaiki tata kelola,
mencegah penyalahgunaan izin, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam
berjalan sesuai aturan.
Dengan penarikan kewenangan ini, sambung Bahlil, pemerintah pusat akan menata
ulang dan mengevaluasi seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah
tumpang tindih dan penyalahgunaan izin, sekaligus menjaga kelestarian
lingkungan.
Bahlil menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum
dalam kegiatan pertambangan.
Terlebih, pasir kuarsa telah ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan
Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis
Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi enggak punya Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu
semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya.
Sebagai informasi, keputusan akan kewenangan terkait penerbitan izin tambang
pasir ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar
Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, pada Minggu
(23/11) lalu.
Sebut Bahlil, diratas itu difokuskan pembahasan mengenai penanganan tambang
dan kebun ilegal yang merugikan negara.
Dan salah satu yang disoroti adalah dugaan praktik tidak sesuai izin oleh
sejumlah penambang pasir kuarsa, termasuk temuan adanya timah yang dicampurkan
dalam komoditas tersebut.
Sebelumnya, Bahlil bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima
TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat meninjau
lokasi pertambangan ilegal di Bangka Belitung pada 19 November 2025 lalu.
Dimana, kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut terkait maraknya aktivitas
penambangan yang dinilai menyalahi aturan, sebab izin tambang itu sebenarnya
untuk pasir kuarsa tapi disalahgunakan untuk mengeruk timah ilegal.
