Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya
percepatan dan penyelarasan digitalisasi dokumen pertanahan lintas Lembaga,
untuk semakin mempercepat proses penyaluran kredit perbankan.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae
dalam Focus Group Discussion (FGD) nasional bertema Penguatan Sinergi
Digitalisasi Dokumen Pertanahan dalam Mendukung Penyaluran Kredit Perbankan
yang Aman, Efisien, dan Terintegrasi di Jakarta, Senin (17/11).
FGD ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron
Wahid, perwakilan ATR/BPN, jajaran pimpinan OJK, para pimpinan bank umum,
asosiasi perbankan, notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta
organisasi profesi terkait.
Dalam sambutannya, Dian menekankan urgensi kolaborasi seluruh pihak dan
menekankan bahwa digitalisasi dokumen pertanahan merupakan kunci percepatan
proses kredit tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, serta dapat memperkuat
keamanan agunan dan memitigasi risiko administrasi maupun operasional.
OJK menginisiasi forum lintas sektor ini sebagai fasilitator dengan harapan
dapat terbangun kolaborasi yang lebih erat antara otoritas pertanahan,
regulator keuangan, industri perbankan, kemudian juga notaris dan PPAT dan
juga institusi terkait lainnya demi terciptanya ekosistem kredit yang
terintegrasi secara digital, aman dan tentu saja andal, kata Dian, dalam
keterangan tertulis, Senin (17/11).
Dian juga menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat dukungan terhadap
agenda digitalisasi dokumen pertanahan melalui penyempurnaan regulasi,
pengawasan yang adaptif, serta inisiatif keuangan digital.
Menurutnya, transformasi digital pertanahan merupakan enabler penting bagi
percepatan dan perluasan pembiayaan, khususnya pada sektor produktif, UMKM,
dan perumahan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy
Karsayuda menegaskan dukungan penuh legislatif terhadap percepatan
digitalisasi pertanahan sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola
nasional.
Kami mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto dengan menghadirkan tata
kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan inklusif melalui
digitalisasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Untuk keberhasilan
digitalisasi pertanahan, kami menyarankan verifikasinya harus dimulai dari
hulu serta melakukan pengecekan kondisi geospasial posisi lahan tersebut. Ini
baru bisa tersedia kalau kota-kota tersebut disebut sebagai kota lengkap, kata
Rifqi.
Lebih lanjut Rifqi juga menegaskan, perlunya langkah-langkah penguatan
terhadap BPN termasuk kewenangan dalam penegakan hukum.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyampaikan harapannya agar
proses transisi bisa berjalan lancar.
Kita duduk bersama-sama dengan Bapak-Bapak sekalian, terutama dengan teman-
teman di OJK, termasuk juga di industri keuangan perbankan nanti yang
menjadikan instrumen tanah dan dokumen pertanahan sebagai instrumen hak
tanggungannya. Kita garap bersama supaya masalah ini menjadi clean and clear
, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari, kata Nusron.
Nusron pada sambutannya juga menekankan perlunya bank agar lebih proaktif
dalam melakukan verifikasi dokumen yang akan digunakan sebagai jaminan
kredit/pembiayaan.
Forum ini diselenggarakan untuk menyelaraskan persepsi serta memperkuat
komitmen lintas sektoral dalam implementasi Sertipikat Tanah Elektronik
(Sertipikat-el) dan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di industri perbankan.
Selain sebagai sarana koordinasi kebijakan, forum ini dimanfaatkan untuk
mensosialisasikan kerangka regulasi dan prosedur operasional dokumen
pertanahan digital kepada pelaku industri, memperoleh kejelasan dari ATR/BPN
terkait akses data untuk keperluan verifikasi dan pencegahan agunan ganda,
serta menyelaraskan peran notaris/PPAT sebagai gatekeeper dalam memastikan
keautentikan dokumen dan kepastian hukum atas jaminan kredit.
Forum ini juga menjadi wadah bagi industri perbankan untuk menyampaikan
masukan atas berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi
dokumen pertanahan.
Transformasi digital dokumen pertanahan melalui penerapan Sertipikat-el dan
HT-el oleh Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam
mewujudkan layanan pertanahan yang modern, efisien, transparan, dan berbasis
teknologi informasi.
Bagi sektor jasa keuangan, digitalisasi tersebut memiliki dampak signifikan
terhadap proses penyaluran kredit, mengingat dokumen pertanahan merupakan
salah satu bentuk agunan utama dalam pembiayaan perbankan.
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el
berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan
akuntabilitas perbankan.
Namun demikian, kajian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan,
antara lain belum seragamnya pemahaman perbankan terkait keabsahan hukum dan
prosedur penggunaan dokumen elektronik, serta perbedaan standar verifikasi
antarbank.
Integrasi sistem antara perbankan dan sistem pertanahan dalam rangka
pencegahan agunan ganda juga belum sepenuhnya terwujud.
Selain itu, dukungan operasional seperti service level agreement (SLA) dan
helpdesk masih perlu diperkuat, dan pemahaman lintas lembaga terkait dinilai
masih perlu ditingkatkan.
Seluruh temuan tersebut menjadi perhatian bersama guna memastikan manfaat
digitalisasi dokumen pertanahan dapat dioptimalkan secara aman dan efisien
oleh sektor jasa keuangan.
OJK mencatat bahwa kinerja intermediasi perbankan tetap berada pada tren
positif sepanjang 2025.
Hingga September 2025, kredit tumbuh 7,70 persen yoy menjadi sebesar Rp8.162,8
triliun sementara kredit pemilikan rumah (KPR) mencatat pertumbuhan 7,22
persen (yoy) per Agustus 2025.
Pertumbuhan tersebut didukung oleh kondisi likuiditas perbankan yang kuat
serta kebijakan moneter yang akomodatif.
Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan kredit yang tetap sehat dan prudent,
OJK telah mengambil sejumlah langkah penguatan kebijakan.
Sejak 2023, OJK membuka ruang pembiayaan bagi bank untuk mendukung pengadaan
lahan dan proyek perumahan sejak tahap awal, serta menurunkan bobot Aset
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk kredit pemilikan rumah menjadi 20
persen, yang merupakan tingkat terendah.
Kebijakan tersebut meringankan kebutuhan permodalan bank dan bersama dengan
penyederhanaan penilaian kualitas aset bagi debitur kecil, meningkatkan
kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit perumahan dan UMKM.
Langkah-langkah tersebut sejalan dengan program prioritas nasional dalam
mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif dan perumahan.
Ketua Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN dan Kepala Eksekutif Pengawas
Perbankan OJK sepakat perlunya melanjutkan langkah koordinasi dan kerja sama
untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keamanan sistem digitalisasi
pertanahan yang terkait dengan dokumen jaminan kredit/pembiayaan perbankan.
