Pasardana.id Pemerintah Indonesia secara resmi menunjukkan perannya dalam
diplomasi ketenagakerjaan dunia Islam lewat penandatanganan Statuta Pusat
Tenaga Kerja OKI (OIC Labour Centre) oleh Menteri Ketenagakerjaan RI,
Yassierli.
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Konferensi Islam ke-6 Para Menteri
Tenaga Kerja (6th Islamic Conference of Labour Ministers/ICLM) pada Kamis, 16
Oktober 2025 di Doha, Qatar.
Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan lima negara lain, yaitu; Yordania,
Sierra Leone, Yaman, Lebanon, dan Nigeria.
Dengan demikian, total 32 negara telah menandatangani Statuta, dan 9 negara
telah meratifikasinya.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/10), Menaker Yassierli menegaskan,
bahwa keikutsertaan Indonesia dalam OIC Labour Centre merupakan langkah
strategis untuk memperkuat solidaritas dunia Islam sekaligus memperluas
kontribusi Indonesia dalam diplomasi ketenagakerjaan global.
Indonesia menegaskan komitmen yang tak tergoyahkan untuk memajukan pekerjaan
layak, produktivitas, dan pasar kerja yang inklusif di seluruh dunia Islam,
sebut Menaker.
OIC Labour Centre merupakan lembaga resmi di bawah Organisasi Kerja Sama Islam
(OKI) yang bertujuan mengonsolidasikan pembangunan sosial dan ketenagakerjaan
antarnegara anggota, memfasilitasi pertukaran praktik terbaik, serta merancang
strategi dan program regional di bidang ketenagakerjaan, perlindungan sosial,
dan pengembangan sumber daya manusia.
Disampaikan Menaker Yassierli, langkah ini menegaskan komitmen Indonesia dalam
memperkuat kerja sama multilateral di bidang ketenagakerjaan sekaligus menjadi
bagian aktif dalam pembentukan kebijakan dan program lintas negara anggota
OKI.
Adapun keanggotaan Indonesia dalam OIC Labour Centre membawa berbagai manfaat
strategis, antara lain akses terhadap jaringan kerja sama internasional di
bidang ketenagakerjaan dan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka OKI.
Kemudian, dukungan teknis dan kebijakan dari OKI, International Labour
Organization (ILO), dan Islamic Development Bank (IsDB) dalam memperkuat
kapasitas kelembagaan ketenagakerjaan nasional.
Berikutnya, adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional melalui
program pelatihan, seminar, dan kerja sama teknis yang difasilitasi oleh OIC
Labour Centre.
Selanjutnya, akses terhadap data dan penelitian strategis untuk mendukung
perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making), dan
dukungan terhadap reformasi ketenagakerjaan nasional agar selaras dengan
konvensi ILO dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Kemudian, peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan
dan pemuda; peluang kolaborasi dengan dunia usaha serta pengembangan kebijakan
ramah investasi untuk perluasan lapangan kerja; dan penguatan posisi
diplomatik Indonesia di tingkat regional dan global dalam bidang
ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.
